Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) begitu resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi.
Nanik menegaskan lembaganya kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.
Ia mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah dirinya bersama jajaran pimpinan baru mulai bekerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Berikut empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN:
1. Tidak Lagi Mengejar Kuantitas Penerima MBG
Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.
Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.
BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.
"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujarnya.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
2. Moratorium Pembangunan SPPG Baru
Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.
"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.
Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.
"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," imbuhnya.
3. Fokus Memperluas MBG di Daerah 3T
Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.
BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.
Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.
Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.
"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," terangnya.
4. Fokus pada Kelompok 3B
Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.
Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.
"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.
BGN bahkan mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara. Hal mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.
"Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai," kata Nanik.
(ldy/pta)
Add
as a preferred source on Google
