Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkap alasan di balik impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dibanding membeli mobil buatan lokal.
Menurut Joao, keputusan impor diambil setelah negosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri tidak mencapai kesepakatan, terutama terkait harga dan kemampuan produksi.
Agrinas sudah mengundang sejumlah produsen besar seperti Grup Astra, Isuzu, Mitsubishi Motors, hingga Hino Motors. Namun, sebagian besar produsen dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, masalah utamanya terkait harga. Joao menyebut produsen otomotif RI enggan memberikan harga borongan yang lebih murah. Astra Dkk meminta pembelian per unit.
"Yang menjadi isu utama itu adalah bahwa kami membeli dalam jumlah besar. Sehingga kami menawarkan secara bulk, kami membeli secara gelondongan. Harusnya kan kita diberi harga yang lebih ekonomis, harusnya harga yang lebih efektif dan lebih memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).
Ia merinci Isuzu disebut hanya sanggup memasok 900 unit, sementara Toyota melalui model Hilux menawarkan bisa memproduksi 800 unit periode April-Mei 2026.
Sedangkan Mitsubishi L300 diklaim mampu memproduksi sekitar 750 unit per bulan. Hino awalnya disebut hanya mampu menyediakan 120 unit per bulan, sebelum akhirnya bisa ditingkatkan menjadi total 10 ribu unit setelah lobi dengan prinsipal di Jepang.
Secara keseluruhan, kebutuhan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih mencapai 105 ribu unit yang rencananya dipenuhi dari impor oleh produsen otomotif India. Rinciannya, 35 ribu unit Scorpio Pick Up akan dipasok oleh Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors yang terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.
Joao membantah anggapan bahwa langkah impor tersebut tidak berpihak pada industri nasional. Ia menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dilengkapi berita acara pertemuan dengan masing-masing produsen.
Di sisi lain, Agrinas mengklaim kebijakan impor tersebut menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp46,5 triliun.
"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata dia.
Ia menegaskan seluruh penghematan tersebut akan dikembalikan kepada negara karena bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Penghematan yang kami lakukan ini kami kembalikan kepada negara. Karena uang yang kami gunakan adalah uang APBN dan uang rakyat. Jadi akan kami kembalikan sepenuhnya," ujarnya.
(lau/pta)
