Jakarta, CNN Indonesia --
Iran dilaporkan telah mengusulkan proposal perundingan damai baru menyusul upaya Pakistan sebagai mediator untuk mencari jalan tengah agar putaran dua perundingan mengakhiri perang dengan Amerika Serikat bisa dilanjutkan.
Presiden Donald Trump dikabarkan tidak senang melihat isi proposal baru Iran ini, memicu kemungkinan negosiasi akan kembali molor dan perang masih akan berlanjut memasuki bulan ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam proposal itu, Iran dikabarkan tidak memasukkan pembahasan salah satu tuntutan AS yakni penghentian program nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan membahas dengan sejumlah pihak regional sebuah proposal yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz, namun menunda pembicaraan dengan AS mengenai program nuklir Teheran agar dibahas di tahap berikutnya.
Langkah itu dilakukan Araghchi dalam kunjungannya ketiga negara (Pakistan, Oman, Rusia) dalam 72 jam, yang tampaknya ditujukan untuk menggalang dukungan lebih luas terhadap proposal Teheran tersebut.
Pada Senin, Araghchi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg, setelah dua kali mengunjungi Islamabad dalam dua hari. Di sela dua kunjungan itu, ia juga mengadakan pertemuan di Muscat, Oman.
Sumber yang dekat dengan upaya diplomatik ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pejabat intelijen senior dari beberapa negara turut hadir dalam pembicaraan di Muscat.
Diskusi di Muscat berfokus pada Selat Hormuz, jaminan keamanan regional, dan kerangka penyelesaian potensial. Sementara itu, isu nuklir disisihkan untuk tahap perundingan selanjutnya.
Proposal Iran ini pun telah diserahkan kepada Pakistan, yang saat ini menjadi mediator antara Teheran dan Washington setelah perundingan perdana pada 11 April di Islamabad gagal menghasilkan mufakat.
Di balik langkah Araghchi, para analis melihat Iran mengambil pelajaran dari runtuhnya kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah negara termasuk AS atau JCPOA.
Kesepakatan itu berhasil membuat Iran mau mematuhi soal pengayaan uraniumnya yang bukan untuk kepentingan pengembangan senjata nuklir. Sebagai imbalan, AS dan sekutu mencabut serangkaian sanksi terhadap Iran.
Namun, ketika Trump menarik AS keluar dari perjanjian itu pada 2018, Iran ditinggalkan tanpa dukungan regional dan tanpa penjamin yang mampu memaksa Washington mematuhi komitmen.
"Negara-negara Eropa yang ikut merundingkan JCPOA juga tidak bisa diandalkan saat krisis," kata Khan.
Ia menilai langkah Araghchi merupakan strategi Iran untuk membangun perlindungan politik, menenangkan tetangga, dan menciptakan basis yang lebih luas menentang eskalasi.
Mantan duta besar Pakistan Jauhar Saleem menilai Iran sedang memainkan strategi jangka panjang.
"Idealnya Iran tidak ingin kesepakatan yang rentan terhadap siklus pemilu AS," katanya.
Kepada wartawan saat berada di Rusia pada Senin (27/4), Araghchi mengatakan bahwa Trump yang mengupayakan agar negosiasi tercapai karena AS belum berhasil mencapai tujuan apa pun dalam perangnya di Iran.
Sementara itu, Gedung Putih belum mengonfirmasi isi proposal Iran tersebut.
Juru bicara Olivia Wales mengatakan AS "tidak akan bernegosiasi melalui media" dan hanya akan menerima "kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika serta tidak pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir."
Namun, pejabat Gedung Putih melaporkan Trump tidak senang dengan isi proposal Iran tersebut karena salah satu kepentingan utama AS, soal program nuklir Iran, tidak dibahas.
Belum jelas apakah Presiden Donald Trump akan menerima usulan Iran untuk menunda pembahasan nuklir. Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, Trump mengatakan Iran sudah mengetahui syarat yang harus dipenuhi.
"Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kalau tidak, tak ada alasan untuk bertemu," ujar Trump, sambil menambahkan bahwa Teheran dipersilakan menghubungi Washington.
(rds/bac)
Add
as a preferred source on Google
