Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat (AS) melarang Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas ke New York untuk mengikuti Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan depan.
Mengutip dari Reuters, larangan tersebut disampaikan Kemenlu AS pada Jumat (29/8). Negara Paman Sam melarang Abbas dan 80 orang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat untuk mendapatkan visa kunjungan ke New York yang menjadi markas PBB.
Sebelumnya, Abbas sudah direncanakan akan datang langsung ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB di markas PBB yang berada di distrik Manhattan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abbas juga diagendakan menghadiri pertemuan puncak di sana-yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi--di mana Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada telah berjanji untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai suatu negara.
Merespons langkah AS, Palestina menyatakan terkejut dan berpendapat hal itu melanggar 'Perjanjian Markas Besar PBB'.
Berdasarkan "Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, AS diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke New York tempat markas organisasi yang menaungi negara-negara sedunia itu.
Namun, Reuters memberitakan, Washington berdalih dengan menyatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.
Kemenlu AS pun mengonfirmasi soal larangan Mahmoud Abbas mendapatkan visa, dan dengan dengan mengulangi tuduhan lama AS dan Israel bahwa PA dan PLO telah gagal menolak ekstremisme sambil mendorong "pengakuan sepihak" atas negara Palestina.
Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.
"(Hal itu) demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan atas perusakan prospek perdamaian," kata Kemenlu AS.
pbbSementara itu bagi para pejabat Otoritas Palestina di PBB yang bermarkas permanen di New York, Kemenlu AS menyatakan mereka tak masuk dalam pembatasan tersebut.
Di sisi lain, Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya akan membahas masalah visa Abbas dan delegasi Palestina lain itu dengan Kemenlu AS. Dujarric pun mengingatkan perjanjian Markas Besar PBB yang harus dipatuhi.
Bukan kali ini saja sebetulnya AS menolak memberikan visa agar pemimpin Palestina bisa hadir sidang PBB di New York. Sekitar empat dekade lalu, pada 1988, pemimpin PLO sebelumnya Yaser Arafat juga dilarang datang ke New York karena visanya tak diterbitkan AS.
Alhasil, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan tahun itu di Jenewa, Swiss, alih-alih di New York, agar Arafat bisa datang.
(reuters/kid)
