Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut lembaganya tetap optimistis mampu menyerap 99 persen dari total dana Rp71 triliun yang telah dialokasikan tahun ini.
"Tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana Rp71 triliun, kemudian ditambah dengan Rp28,63 triliun sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BGN meningkat tajam sejak pertengahan tahun. Dari total pagu Rp71 triliun, hingga awal November penyerapan telah mencapai Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dan diperkirakan terus bertambah seiring proses pembayaran sejumlah tagihan yang sedang berlangsung.
"Alhamdulillah penyerapan Badan Gizi Nasional ini memang terlihat eksponensial. Banyak pihak awalnya meragukan bahwa kita bisa menyerap anggaran Rp71 triliun, karena Januari saja kami hanya menyerap Rp52 miliar, Februari Rp1,1 triliun, Maret Rp1,8 triliun, dan April baru Rp2,5 triliun," katanya.
BGN memperkirakan kebutuhan tambahan sebesar Rp29,5 triliun hingga akhir tahun. Tambahan itu mencakup Rp8,5 triliun pada akhir November, Rp10 triliun hingga pertengahan Desember, dan Rp11 triliun menjelang akhir Desember. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan bantuan MBG di seluruh wilayah penerima.
Dari total pagu Rp51,2 triliun untuk komponen bantuan makan bergizi, sudah terserap Rp36,23 triliun, menyisakan Rp14,97 triliun.
Dengan proyeksi kebutuhan yang masih besar, BGN memperkirakan kekurangan sekitar Rp14,53 triliun untuk menutup pelaksanaan program hingga akhir 2025.
Selain memperkuat pembiayaan, BGN juga memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG di daerah terpencil. Saat ini sudah terdata sekitar 8.000 SPPG di seluruh Indonesia yang berperan menyediakan MBG bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan segan memangkas anggaran program MBG jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapan belum optimal. Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara efektif.
"Kalau uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga. Jadi daripada nganggur, saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap," ujar Purbaya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, apabila dana MBG tidak terserap seluruhnya, sisa anggaran dapat dialihkan untuk memperpanjang program bantuan beras bagi masyarakat miskin.
(del/dhf)
