Bahlil Bentuk Ditjen Gakkum Pertama ESDM, Bakal Diisi Unsur TNI - KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) pertama di Kementerian ESDM.

Hal itu ditandai dengan pelantikan dua pejabat ditjen baru itu pada Rabu (25/6) itu.

Mantan jaksa Rilke Jeffri Huwae ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM. Sementara itu, Kombes Pol. Ma'mun ditunjuk sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM.

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hari ini, Rabu (25/6) melantik Pejabat Tinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6).

Jeffri adalah seorang mantan jaksa. Dia pernah memimpin sejumlah kejaksaan negeri, meliputi Kepala Kejaksaan Negeri Fak-fak (2014-2017), Kejaksaan Negeri Bangka (2017-2019), dan Kejaksaan Negeri Ternate (2020-2021).

Bahlil merekrut Jeffri sebagai Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/BKPM pada 2021. Sebelum ditarik ke Kementerian ESDM, Jeffri sempat menjabat Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/BKPM.

Sementara itu, Kombes Ma'mun adalah seorang polisi. Dia berkarier di Mabes Polri sebelum ditarik Bahlil ke Kementerian ESDM.

Jabatan terakhir Ma'mun adalah Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Dia pernah menangani sejumlah kasus besar, seperti robot trading Fahrenheit dan beberapa kasus investasi bodong.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pernah mengatakan pekerjaan rumah dirjen gakkum baru adalah meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP).

Yuliot menyebut ada perusahaan-perusahaan yang memegang IUP, tetapi tidak melaksanakan operasi pertambangan.

"Untuk ke depan dengan adanya dirjen gakkum, tugasnya untuk melihat mana yang memenuhi persyaratan, mana yang patuh terhadap perizinan yang sudah mereka dapatkan, bagaimana dampak ekonominya, itu akan ada evaluasi," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)