Sleman, CNN Indonesia --
Puluhan ibu-ibu di Yogyakarta kembali menggelar aksi memprotes program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada pelaksanaannya dianggap masih menimbulkan sejumlah kasus keracunan.
Terbaru, kasus keracunan diduga akibat MBG terbaru dialami oleh puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kejadian serupa menimpa 127 siswa dari SMAN 3 dan SMPN 8 Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (3/10) hari ini. Sebagian siswa merasa mual, pusing dan muntah 30 menit usai mengonsumsi hidangan MBG. Beberapa siswa korban mengaku trauma menyantap makan bergizi gratis ini lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di DIY dilaporkan ada enam siswa SD daerah Piyaman, Gunungkidul yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami mual dan muntah usai menyantap hidangan MBG. Dandim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan menegaskan perlunya pengecekan sampel makanan guna memastikan penyebab pasti dari apa yang dialami para siswa ini.
Merespons rentetan kasus keracunan yang terus bermunculan, para ibu-ibu turun ke jalan melalui aksi 'Kenduri Suara Ibu Indonesia #2' di Bundaran UGM, Sleman, DIY, Jumat (3/10) sore. Mereka kembali membawa dan memukulkan peralatan dapur hingga membuat bunyi-bunyian nyaring seperti aksi pekan lalu.
Para ibu-ibu turut membawa rantang berisi bekal makanan yang mereka anggap sehat dan membagikannya kepada sesama peserta aksi. Diskusi digelar di lokasi tersebut dengan melibatkan pegiat pangan lokal, aktivis antikorupsi, serta peneliti politik pangan.
"Ibu-ibu mau, anak-anaknya dikasih makan tapi bahannya pakai bahan yang murahan?" kata penulis-aktivis, Kalis Mardiasih, memantik diskusi.
"Giliran keracunan spaghetti, ngomongnya belum terbiasa," katanya lagi mengkritik penggunaan ultra-processed food (UPF) dalam menu MBG.
"Stop makan beracun gratis!" kata ibu-ibu berbarengan.
Siti Fauziah Saekhoni, seniman yang dikenal lewat film 'Tilik' sebagai tokoh Bu Tejo ikut meramaikan aksi kali ini. Dia menyentil pemerintah yang tetap ngotot menggulirkan program MBG, sekalipun kasus keracunan masih terus bermunculan. Apalagi jika sampai program ini dijadikan proyek mencari keuntungan.
"Ini tidak cuma soal nyawa, ini hak dasar sebagai manusia. Saya membayangkan ibu-ibu yang setiap hari menjaga dan merawat anak-anaknya dari kecil, terus menerima program dari pemerintah yang abai terhadap hak kita sebagai manusia," kata Siti.
Siti Fauziah Saekhoni alias Bu Tejo. (CNNIndonesia/Tunggul).
Evaluasi total hingga tinjau ulang baginya adalah langkah wajib sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan MBG yang memakan anggaran besar. Dia berharap, negara segera sadar diri dan berhenti bertindak semaunya tanpa mendengarkan aspirasi rakyatnya.
"Jangan mbulet aja jawabannya, ngomong tidak terbiasa makan enak dan sebagainya. Coba kalau kita balik aja bagaimana, Makanan (MBG) ini setiap hari dikonsumsi bapak baru diberikan kepada kami sebagai rakyat. Jadi keracunane ibarate diminimalisir di bapak dulu," ucapnya.
"Program yang sangat memakan banyak biaya ini seperti tidak pas. Cita-cita mulia tapi secara praktik apakah iya? Negaranya kita ini masih banyak PR asline, jadi tolong mari kita berbenah meletakkan kepentingan untuk bersama untuk rakyat," katanya.
Sementara itu, Kalis Mardiasih menyoroti respons pemerintah dalam upaya evaluasi menyikapi rentetan kasus keracunan, terutama Presiden Prabowo Subianto yang malah menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menyewa koki hingga memasang CCTV di dapur MBG.
"Padahal yang kita kritik adalah desain tata kelola yang sentralistik dan militeristik," ucapnya.
Aksi kali ini, kata Kalis, juga menyoroti bagaimana MBG yang justru menggandeng korporasi. Padahal janjinya adalah melibatkan komunitas atau petani lokal dalam sistem rantai pangan. Lalu buruknya kualitas bahan baku dalam beberapa temuan kasus keracunan.
"Misal susu yang disajikan, susunya kan ultra proses udah kotak-kotak dari pabrik. Ya kalau yang disajikan burger, emang petani mana yang nanam gandum?" katanya.
(MBG) harus dihentikan, kalau mau berjalan harus evaluasi total. Kami tidak menerima perbaikan seiring waktu. Padahal, waktu-waktu berjalan ini anak-anak jadi korban keracunan," tutupnya.
(kum/ugo)
