Daftar 6 Wilayah Setop MBG Sementara

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Barat yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau.

Penyesuaian dilakukan karena pelaksanaan MBG pada satuan pendidikan mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka. Dengan diberlakukannya PJJ, penyaluran MBG di sekolah-sekolah wilayah tersebut turut dihentikan sementara.

"Penyesuaian operasional MBG bersifat sementara dan akan mengikuti perkembangan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing wilayah," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan resmi, Senin (7/9).

Berdasarkan kondisi per 7 September 2026, terdapat enam wilayah di Jawa Barat yang memberlakukan PJJ, yakni:

1. Kota Bogor
2. Kabupaten Bogor
3. Kabupaten Cianjur
4. Kota Sukabumi
5. Kota Depok
6. Kabupaten Purwakarta

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, Kabupaten Sukabumi masih berada dalam status imbauan penggunaan masker. BGN terus memantau perkembangan kondisi di wilayah tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk menentukan langkah operasional sesuai situasi terkini.

Hida menegaskan operasional MBG akan disesuaikan kembali apabila kondisi telah memungkinkan dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.

"Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan," katanya.

Kebijakan PJJ tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

Selain Jawa Barat, wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memberlakukan PJJ juga mencakup Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta.

BGN memastikan penyesuaian operasional MBG tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program. Setiap keputusan terkait pelaksanaan MBG akan mempertimbangkan keselamatan peserta didik, kesiapan satuan pendidikan, kondisi lapangan, serta kepentingan penerima manfaat.

(ldy/ins)