Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12) mengadopsi Deklarasi New York mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Deklarasi itu didukung oleh 142 negara. Sementara itu, sebanyak 10 negara menolak dan 12 negara lain abstain.
Negara yang menolak antara lain Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Nauru, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan negara yang abstain, yaitu Albania, Kamerun, Ekuador, Kongo, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.
Deklarasi ini memuat peta jalan komprehensif di Palestina, yang meliputi gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, serta penarikan penuh pasukan Israel.
Deklarasi ini juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta menjamin keamanan kedua pihak.
Negara mana saja yang baru mendukung Palestina merdeka dalam pemungutan suara ini?
Dukungan untuk kemerdekaan Palestina umumnya baru disuarakan oleh negara-negara Barat yang sebelumnya menolak atau ragu-ragu. CNNIndonesia.com merangkum daftar negara yang baru menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina melalui Deklarasi New York.
Prancis
Prancis menjadi negara Barat yang baru mendukung didirikannya negara Palestina.
Dalam pemungutan suara sebelumnya, yaitu resolusi ES-10/23 pada Mei 2024, Prancis sebetulnya sudah mulai menunjukkan dukungan pada Palestina. Saat itu Prancis mendukung agar Palestina memiliki hak keanggotaan yang lebih tinggi di PBB.
Tahun ini, Prancis mengambil langkah yang lebih nyata dengan mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB mendatang.
Prancis sendiri merupakan pemrakarsa Deklarasi New York bersama Arab Saudi.
Inggris
Inggris biasanya abstain dalam resolusi PBB terkait Palestina. Abstain ini juga terlihat dalam resolusi ES-10/23.
Namun, pada resolusi kali ini, Inggris tegas mendukung solusi dua negara, yang mencakup kemerdekaan Palestina.
Pada 29 Juli lalu, London memutuskan akan mengikuti langkah Prancis untuk mengakui kedaulatan Palestina di SMU PBB, September ini.
Perdana Menteri Keir Starmer kala itu mengatakan bahwa kerangka perdamaian solusi dua negara saat ini "di bawah ancaman" sehingga Inggris harus segera "bertindak".
Kanada
Pada resolusi-resolusi sebelumnya, Kanada menjadi salah satu negara yang menentang mendukung Palestina, terutama di resolusi 2012. Kanada saat itu tak setuju Palestina masuk sebagai negara pengamat di PBB.
Saat pemungutan suara resolusi ES-10/23, Kanada juga abstain terkait hak Palestina untuk keanggotaan yang lebih tinggi di PBB.
Namun, di bawah pemerintahan baru, Ottawa mulai melakukan pergeseran. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada 30 Juli mengekori Inggris dan Prancis dengan menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina di SMU PBB.
Oleh sebab itu, posisi Kanada di pemungutan suara kali ini sejalan dengan langkah Carney.
Lanjut ke sebelah...
