Jakarta, CNN Indonesia --
PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), lewat peluang kerja di wilayah operasinya di Mimika, Papua.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa saat ini sekitar 40 persen dari total karyawan Freeport merupakan Orang Asli Papua, mencakup posisi teknis hingga strategis.
"Kami menempatkan cukup banyak talenta Papua di berbagai posisi penting. Di jajaran manajemen, ada sembilan orang Papua di tingkat direktur dan lebih dari 100 di posisi manajerial," ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data perusahaan, dari total tenaga kerja PTFI dan mitranya di lokasi tambang, sekitar 40,9 persen atau 2.334 orang adalah OAP, dari total 5.703 pekerja pada Juli 2024. Dengan demikian pekerja non-Papua mencapai 3.202 orang (56,1 persen) dan tenaga asing 167 orang (2,9 persen).
Tony menekankan, Freeport menerapkan sistem rekrutmen berjenjang yang memprioritaskan masyarakat lokal.
"Proses rekrutmen kami dimulai dari Kabupaten Mimika, lalu Papua, baru keluar daerah jika kebutuhan belum terpenuhi," tegas dia.
Komitmen PTFI ini berjalan di tengah tuntutan kebijakan afirmatif di Papua. Di tingkat wilayah, sektor pertambangan menjadi salah satu yang diawasi agar memberikan akses kerja pada OAP.
Data BPS menunjukkan bahwa secara sektoral, pertambangan di Provinsi Papua menyerap tenaga kerja dalam proporsi sangat kecil. Misalnya, pada 2024 sektor pertambangan dan penggalian dilaporkan hanya menyerap kurang dari 0,19 persen dari total tenaga kerja di Papua.
Sementara itu, data BPS Agustus 2024 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Papua sebesar 68,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,48 persen.
Dalam konteks tersebut, meskipun pertambangan bukan sektor yang menyerap tenaga besar secara kuantitas bagi Papua, PTFI menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu perusahaan tambang besar yang secara relatif memiliki proporsi OAP cukup signifikan.
Dari sisi perusahaan, PTFI mencatat hampir 27.000 pekerja (langsung + kontraktor) pada 2021, dengan lebih dari 40 persen merupakan OAP. Angka tersebut menunjukkan bahwa PTFI lebih unggul dibanding proporsi sektor pertambangan secara keseluruhan di Papua.
Dalam dokumen keberlanjutan PTFI, perusahaan menyebut bahwa sejak 2012 telah memprioritaskan rekrutmen OAP, termasuk suku Amungme dan Kamoro, serta lima suku kekerabatan lainnya di Papua.
Dengan demikian, realisasi sekitar 40 persen OAP, meski belum mencapai target ideal afirmasi wilayah (yang dalam beberapa regulasi daerah menargetkan ≥ 80 persen tenaga kerja lokal), menunjukkan arah yang konkret.
Meski angka 40 persen tampak solid, sejumlah tantangan tetap mengemuka. Sebagian adalah karena basis pekerja di sektor pertambangan di Papua secara keseluruhan relatif kecil dibanding sektor lain, sehingga peningkatan angka OAP di perusahaan tambang besar seperti PTFI memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Salah satu peluang adalah program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk OAP. PTFI sejak lama menjalankan program melalui lembaga seperti Institut Pertambangan Nemangkawi yang telah melatih ribuan pemuda Papua agar siap bekerja di industri tambang maupun sektor terkait.
Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di era tambang bawah tanah dan smelter, kesempatan untuk menaikkan proporsi OAP yang berkualitas juga terbuka.
Tony berharap, ke depan peningkatan kuota tenaga kerja asli Papua di sektor pertambangan tidak hanya memenuhi komitmen regulatif, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tujuan kami bukan hanya mempekerjakan, tetapi mengembangkan potensi. Kami ingin karyawan Papua menjadi bagian dari masa depan industri tambang yang berkelanjutan," pungkasnya.
(rea/rir)
