Jakarta, CNN Indonesia --
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai penggerak ekosistem digital berdaya saing global menyelenggarakan Borneo Digital Summit 2025 sebagai forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan dengan mengusung tema "Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B" pada Kamis (3/7).
Kegiatan ini berfokus terhadap percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Dalam hal ini, Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di Indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi," kata Dian dalam sambutannya.
Dian menjelaskan, Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Ia menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Untuk itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting.
Di akhir sambutannya, Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin.
"Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan," ujar Dian.
Borneo Digital Summit 2025 menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama, termasuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang membahas mengenai 'Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE'; serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo dengan topik 'Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE Sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan'.
Lalu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan yang memberikan paparan terkait 'Teknologi Digital Pemerintah', serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suprayitno yang membawakan topik 'Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi'.
Sebagai penutup, diselenggarakan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.
EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Menurutnya, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital nyata di daerah.
Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom kembali memperkuat komitmen sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
(rea/rir)
