Ikut Board of Peace, Netanyahu Masih Ngotot Tolak Negara Palestina

2 hours ago 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih bersikeras menolak untuk mengakui negara Palestina saat Israel bergabung dengan organisasi buatan Amerika Serikat, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Netanyahu mengatakan tak akan mengizinkan pembangunan kembali Gaza atau pendirian Negara Palestina selama belum ada demiliterisasi Hamas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang fokus kita menyelesaikan dua misi yang tersisa: melucuti senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza dari senjata dan terowongan," kata dia saat konferensi pers pada Selasa (27/1), dikutip Times of Israel.

Netanyahu juga mengatakan kesepakatan itu sudah dibicarakan dengan Presiden AS Donald Trump. Menurut dia, hanya ada dua kemungkinan yakni dengan cara mudah atau dengan cara sulit.

"Saya mendengar kabar saya akan mengizinkan pembentukan negara Palestina di Gaza. Itu tidak akan terjadi," ujar dia.

"Saya rasa Anda semua tahu orang yang berulang kali menghentikan pembentukan Negara Palestina adalah saya, bersama dengan rekan-rekan saya di pemerintahan yang pernah saya pimpin."

[Gambas:Video CNN]

Netanyahu lalu mengatakan, "Bahkan hari ini dan besok, kami tak akan mengizinkan hal ini."

Lebih lanjut, Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah dari Sungai Yordan hingga laut, termasuk Jalur Gaza.

Netanyahu juga menyebut telah mendapat informasi tentara Turki dan Qatar akan dikerahkan ke Gaza. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika Hamas belum dilucuti.

Trump mengumumkan inisiasi Board of Peace pada pekan lalu. Piagam BoP ini ditandatangani sejumlah anggota dalam Forum Economic World (FEW) di Davos, Swiss.

Dewan Perdamaian disebut-sebut untuk berfungsi mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang bisa diandalkan, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Dalam Piagam BoP, negara-negara anggota bisa sukarela iuran US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Negara-negara anggota bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.

(isa/bac)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
| | | |