CNN Indonesia
Minggu, 09 Nov 2025 20:45 WIB
Prabowo rapat bareng Menteri, Kapolri hingga Panglima TNI di Kertanegara. (Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --
Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap sejumlah pembahasan dalam rapat yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11).
Prasetyo mengatakan dalam rapat itu, Prabowo menerima laporan soal masalah pertahanan dan penertiban kawasan hutan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Satgas itu baru saja menertibkan tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali, jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki," kata Prasetyo.
Dalam rapat itu, Prabowo menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta. Prasetyo mengatakan Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Polri karena penanganan korban dan pengamanan TKP dilakukan dengan cepat.
Prabowo juga menekankan peristiwa itu menjadi peringatan bagi semua pihak.
"Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita, beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali," katanya.
Selain itu, rapat turut membahas finalisasi pemberian gelar pahlawan nasional yang rencananya akan diumumkan pada Senin (10/11).
"Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," ujarnya.
(yoa/dal)
