CNN Indonesia
Sabtu, 12 Jul 2025 04:30 WIB
Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana penyelenggaraan haji 2026 diurus BP Haji. (CNN Indonesia/Muhammad Naufal)
Jakarta, CNN Indonesia --
Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana penyelenggaraan haji dan umrah mendatang diurus Badan Penyelenggara Haji. Ia mengatakan pemerintah masih menunggu RUU Haji.
Menurutnya, pembahasan RUU Haji diperlukan supaya ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji mendatang.
"Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kami memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan Badan (Penyelenggara) Haji," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7).
"Namun, sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU Haji. Nanti kami lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM (daftar inventarisasi masalah) dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu," kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian mengatakan pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan perbaikan.
"Kami berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kami berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya," sambung Prasetyo.
Dalam penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau haji 2025, Kementerian Agama berkoordinasi dengan BP Haji, yang merupakan lembaga baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Umumnya, sebelum ada BP Haji, penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.
Dengan rencana yang sedang disusun, penyelenggaraan haji khususnya pada 1447 Hijriah atau haji 2026 kemungkinan diambil alih BP Haji sebagaimana sinyal yang diberikan sejumlah pejabat Kementerian Agama dan BP Haji.
Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 17 Januari 2025 sempat mengungkapkan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama.
Seiring dengan peralihan itu, RUU Haji yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pun menjadi momentum menetapkan BP Haji sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf pun pernah membuka peluang lembaga yang dia pimpin dapat bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
"Insyaallah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026," kata Mochamad Irfan.
"Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo," tuturnya pada 19 Februari 2025.
(antara/chri)
