Kemenkeu Pastikan Rp200 T yang Ditebar ke Bank Tak Boleh Buat Beli SBN

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan uang pemerintah senilai Rp200 triliun yang dialihkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan tak bakal digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN).

"Itu nanti kita pastikan (Rp200 triliun bukan untuk beli SBN)," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

"Memang betul bahwa kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kita enggak mau perbankan nanti menggunakan untuk membeli SBN, itu tentunya counterproductive. Kita siapkan peraturannya," tegasnya.

Febrio menekankan niat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian Indonesia. Harapannya, akan tercipta kredit yang disalurkan perbankan kepada masyarakat dan bisa menggerakkan perekonomian.

Akan tetapi, Febrio belum bisa merinci pasti bentuk simpanan dana pemerintah tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenkeu masih dalam tahap menyiapkan regulasi terkait.

Ia juga tak menjawab pasti apakah dana pemerintah sebesar Rp200 triliun itu hanya akan disimpan di bank-bank BUMN atau juga menyasar perbankan swasta.

Pengalihan dana pemerintah dari Bank Indonesia menjadi langkah pertama Purbaya untuk membalikkan perekonomian Indonesia yang lesu.

Menkeu yang baru dilantik pada Senin (8/9) itu mengklaim sudah melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut.

"Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), 'Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian'. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

"Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," jelasnya selepas rapat.

Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana 'nganggur' itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)