Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, tangguh, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat berlipat, mulai dari pengurangan dampak lingkungan, peningkatan kesehatan masyarakat, hingga penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan ekonomi sirkular.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi bersih merupakan langkah strategis menghadapi tantangan peningkatan volume sampah harian di Indonesia.
Pendekatan yang ditempuh mencakup percepatan pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) di berbagai daerah, optimalisasi penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), serta penyederhanaan regulasi dan penyesuaian tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, strategi ini dirancang untuk menarik lebih banyak investasi swasta, serta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dimana proyek pengelolaan sampah diharapkan berjalan efektif tanpa terlalu membebani anggaran negara.
Pada diskusi tematik 'From Waste to Resources: Advancing Integrated Infrastructure for Waste Management' di International Conference Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Kamis (12/6), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menguraikan empat pilar utama untuk mencapai target 2030.
Keempat pilar tersebut meliputi pengembangan infrastruktur persampahan berbasis ekonomi sirkular, digitalisasi manajemen persampahan, pemanfaatan inovasi pembiayaan, dan reformasi kelembagaan yang fleksibel serta efisien.
"Kami terus berupaya mencari solusi sistemik yang berbasis data, di mana limbah tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang berharga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6).
Ia melanjutkan, untuk menuju target 2030, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Saat ini, baru sekitar 49% permukiman yang terlayani sistem pengangkutan sampah.
"Selain itu, dari 137.000 ton sampah yang terangkut setiap harinya, sebagian besar langsung dibuang ke TPA tanpa proses pemilahan," imbuh Dewi.
Ia memaparkan, digitalisasi menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan sampah, antara lain melalui platform E-Sampah dan pemanfaatan Internet of Things (IoT).
Berbagai model inovasi seperti Waste to Energy, Smart Waste Tracking System, dan kolaborasi stakeholder melalui Extended Producer Responsibility (EPR) tengah dikembangkan untuk mendukung pencapaian target 2030.
Untuk memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi beban APBN, Kementerian PU mengoptimalkan skema pendanaan inovatif seperti KPBU, Business to Business (B2B), dan kerjasama operasional (KSO). Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kolaborasi antarstakeholder.
"Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan," tegas Dewi.
Sebagai informasi, Kementerian PU menjalankan program komprehensif yang terbagi dalam dua kategori utama. Program reguler mencakup pembangunan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), serta program Padat Karya melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Adapun program khusus meliputi pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan implementasi sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF). Program-program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Komitmen Kementerian PU dalam mendukung sistem pengelolaan sampah terpadu ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, inovasi pembiayaan, dan kolaborasi multipihak, target pengelolaan sampah berkelanjutan tahun 2030 diharapkan dapat tercapai secara optimal.
(rir/rir)
