Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan tiga lokasi lain yang merupakan rumah pihak swasta, Kamis (9/4).
Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait penanganan kasus dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
"Dalam penggeledahan yang dilakukan secara bertahap tersebut, tim mengamankan beberapa dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga terkait dan dapat menerangkan perkara dalam tahap penyidikan ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menambahkan penyidik akan menganalisis setiap barang bukti tersebut untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas penyidikannya.
Selama satu pekan ini, KPK secara maraton melakukan penggeledahan di Kota Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 12 lokasi disasar. Di antaranya rumah kediaman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, rumah Direktur PDAM setempat, hingga pihak swasta.
"Dalam geledah tersebut, penyidik mengamankan sejumlah BBE dan dokumen yang diduga terkait dengan perkaranya, yakni dugaan TPK pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun," kata Budi pada Rabu (8/4).
KPK sudah memproses hukum tiga orang tersangka dalam kasus ini.
Terdiri dari Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi; orang kepercayaan Maidi yang bernama Rochim Ruhdiyanto; dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah.
Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus yang menyeret Maidi dan kawan-kawan ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Januari 2026.
KPK menemukan dan menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp550 juta dalam operasi senyap tersebut.
Dari OTT itu pula KPK menemukan dugaan korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah banyak tempat. Di antaranya rumah pribadi Maidi, rumah pribadi Thariq, Kantor Wali Kota, serta sejumlah kantor dinas di Kota Madiun.
Banyak barang bukti diduga terkait perkara seperti dokumen hingga uang tunai berhasil disita.
(ryn/isn)
Add
as a preferred source on Google
