Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono membeberkan misi Indonesia apabila terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam wawancara bersama CNN Indonesia pada Selasa (30/12), Sugiono mengatakan RI akan memfokuskan isu-isu HAM yang saat ini sedang dijalankan. Hal itu yakni penyediaan gizi dan pendidikan bagi masyarakat.
Menurut Sugiono, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan hak asasi paling mendasar manusia, yaitu kebutuhan untuk makan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seiring dengan itu, RI akan menggenjot swasembada pangan dan berinvestasi dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di Indonesia.
"Kita ingin memberikan satu kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat kita melalui pendidikan, penyediaan gizi. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan MBG ini kan merupakan jawaban untuk mengatasi stunting yang merupakan juga hak dari semua anak, hak dari warga negara Indonesia. Dan saya kira ini diakui," kata Sugiono.
Dia menyebut misi RI di Dewan HAM PBB juga selaras dengan pengakuan internasional terhadap inklusivitas Indonesia, dalam rangka membawa isu-isu HAM.
"Dan pengakuan ini menurut saya ya berdasarkan pada satu reputasi dan track record yang sebenarnya. Artinya dunia ini percaya sama Indonesia. Saya kira ini merupakan satu bentuk simbol kepercayaan terhadap RI, dan membuat kita juga semakin yakin bahwa we are on the right track dalam rangka dan kaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia," beber Sugiono.
Indonesia baru-baru ini dinominasikan sebagai calon tunggal presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Nominasi itu diberikan oleh Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, yang akan memegang keketuaan di Dewan HAM PBB sesuai mekanisme rotasi per kawasan.
Juru bicara 1 Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan penetapan ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.
Rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, kemudian posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia telah mendulang kepercayaan global, khususnya Asia Pasifik.
"Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua," ucap Yvonne dalam pernyataannya pada 24 Desember.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Yvonne menyampaikan penetapan presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dilakukan pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya dewan HAM PBB.
Jika terkonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.
.
(blq/dna)
