Jakarta, CNN Indonesia --
Pencabutan izin usaha empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya mendapat respons positif dari Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri.
Selain itu, Menpar Widi juga mengusulkan pemerintah untuk membentuk tim lintas kementerian dalam menangani kasus tambang nikel di Raja Ampat.
"Per hari ini tanggal 10 Juni 2025, pemerintah telah mencabut usaha izin pertambangan berada di kawasan Raja Ampat, kami juga telah mengusulkan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, dan sosial kultural dan skala ekonomi," ujar Widi dalam video statement yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (10/06).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) turut menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
"Ini membuktikan bahwa kita satu suara dalam menjaga kawasan yang rentan namun luar biasa berharga ini," ujar wanita berusia 54 tahun ini.
Widi menilai, Raja Ampat merupakan maha karya alam yang tidak tergantikan sebagai destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Raja Ampat juga bagian dari UNESCO Global Geopark, sehingga menjadi kebanggaan nasional dan harus dijaga bersama agar tetap lestari.
"Mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekadar tempat indah untuk dikunjungi tetapi simbol Indonesia terhadap keberlanjutan, karena membangun pariwisata bukan hanya mendatangkan wisatawan tapi juga melindungi soal kehidupan alam dan manusia untuk hari ini dan masa depan," tutur menteri terkaya dalam Kabinet Prabowo-Gibran ini.
Belakangan, terjadi polemik di masyarakat soal keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Aktivitas tambang nikel dilakukan di beberapa pulau kecil seperti Pulau Gag, Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Batang Pele di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Meskipun klaim pemerintah lokasi tambang nikel tidak bersentuhan langsung dengan destinasi wisata populer Raja Ampat seperti Piaynemo, para pegiat lingkungan dan masyarakat lokal khawatir dampak kerusakan ekosistem akan meluas.
Dampak lingkungan dari aktivitas tambang biasanya termasuk deforestasi, limbah tambang, lalu lalang kapal tongkang, hingga pencemaran air. Jika potensi dampak lingkungan itu terjadi. Raja Ampat yang terkenal dengan surga alam bawah lautnya bisa ditinggal wisatawan. Padahal, warga setempat banyak bergantung pada industri pariwisata.
Masyarakat tanah air pun marak memprotes penambangan ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan hashtag #SaveRajaAmpat.
Presiden RI Prabowo Subianto kemudian memutuskan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, di antaranya, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.
"Kemarin bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat ini dan atas persetujuan presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/6).
(wiw)
