Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Geda Palguna menegaskan MKMK memiliki rujukan sendiri dalam menjalani pekerjaannya.
Ia menyampaikan itu dalam merespons sikap DPR yang menyatakan MKMK tak berwenang menindaklanjuti laporan atas proses mekanisme pemilihan Adies Kadir menjadi Hakim Konstitusi.
"Yang jelas, secara substansial, rujukan kami [MKMK] adalah Sapta Karsa Hutama [Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi]. Hukum acaranya kami merujuk pada Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024. Karena kami tidak boleh keluar dari itu. Apa pun putusan MKMK nanti, rujukannya adalah itu, bukan soal-soal lain," kata Palguna ketika dikonfirmasi, Senin (23/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Palguna juga menyampaikan MKMK tetap lanjut memproses laporan tersebut.
Ia menyebut MKMK akan menggelar rapat hasil pemeriksaan pendahuluan pada 25 Februari mendatang.
"Soal laporan itu, tanggal 25 Februari kami baru akan rapatkan hasil pemeriksaan pendahuluannya," ucap dia.
Adies dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang meminta MKMK mencopot Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi.
CALS menyatakan proses seleksi Adies hingga menjadi hakim konstitusi dinilai janggal. Yance menyebut banyak hal yang dinilai tidak pantas dan melanggar prosedur dalam proses tersebut.
Lalu, DPR melalui Rapat Paripurna DPR ke-14 penutupan masa sidang III mengumumkan bahwa MKMK tak berwenang menindaklanjuti laporan terhadap Adies tersebut.
Hasil rapat itu tertuang dalam surat pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna.
"Oleh karena itu, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh DPR RI atas nama Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H, M.Hum," kata Puan membacakan hasil rapat di Paripurna penutupan masa sidang.
Komisi III meminta MKMK tetap konsisten melaksanakan kewenangannya dalam Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. UU itu membatasi tugas MKMK hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat.
Sebelum itu, Komisi III mengundang Palguna menghadiri rapat membahas persoalan ini pada Rabu (18/2) lalu. Dalam rapat itu, sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritik Palguna karena tak mengungkap status laporan terhadap penerapan Adies Kadir sebagai hakim MK usulan DPR.
Mereka meminta Palguna membuka laporan tersebut. Namun, Palguna menolaknya. Ia menegaskan kerahasiaan substansi laporan tersebut merupakan bagian independensi MKMK. Ia dengan lantang menyatakan lebih baik mundur jika harus membuka detail laporan di hadapan anggota dewan.
Palguna menegaskan substansi laporan atas Adies merupakan rahasia antara pelapor dengan MKMK.
"Kalau itu yang bapak minta, lebih saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius, karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan, pak," kata Palguna dalam rapat.
(mnf/dal)
