Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan negosiasi tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih belum tuntas.
Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan Pemerintah Indonesia masih menunggu jadwal diskusi putaran kedua. Berdasarkan bahan paparannya, jadwal diskusi tersebut diperkirakan berlangsung pada pertengahan putaran kedua Juni 2025 di Washington DC.
"Sambil kita berprores di domestik, kita menunggu respons dari Pemerintah AS untuk masuk ke putaran berikutnya. Dari yang kita sampaikan sebelumnya apakah AS masih ada catatan atau ada hal yang mungkin perlu didiskusikan," kata Ferry dalam CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu yang masih kita tunggu jadwalnya. Kita harapkan sebelum deadline (batas akhir penundaan tarif resiprokal) ini bisa kita selesaikan untuk beberapa hal yang menjadi 7 area kunci," imbuhnya.
Tujuh area kunci yang menjadi poin penting negosiasi Indonesia dan AS, antara lain tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi.
Tarif resiprokal AS ditetapkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025, di mana Indonesia dihantam 32 persen. Namun, Trump menunda implementasinya selama 90 hari sejak 9 April 2025 demi membuka ruang negosiasi. Deadline pause itu akan berakhir pada 8 Juli 2025.
Anak buah Menko Airlangga mengamini bahwa pengenaan tarif resiprokal bakal menekan ekspor Indonesia secara signifikan. Di lain sisi, pemerintah berupaya untuk menjaga industri-industri yang terdampak beserta para tenaga kerjanya.
"Sehingga pendekatan yang kita lakukan adalah kita mencoba menjaga keseimbangan perdagangan. Pertama, secara langsung menawarkan ke AS berbagai produk yang bisa kita impor dari AS," jelas Ferry.
"Kedua, ada beberapa kebijakan, mulai dari tarif, non-tarif, dan yang lain yang kita harapkan bisa menyeimbangkan neraca perdagangan kita dengan AS. Jadi, dengan berbagai pendekatan ini, ekspor kita bisa tetap berjalan. Di sisi lain, AS juga tidak mengalami tekanan dari sisi impornya," tambahnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin tim delegasi Indonesia memang telah bertemu sejumlah anak buah Trump sejak 17 April 2025, seperti Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan Pejabat USTR Duta Besar Jamieson Greer. Ia mengklaim Indonesia dan AS sepakat menyelesaikan negosiasi dalam 60 hari.
Deputi Ferry kemudian mengatakan bahwa tim teknis melakukan pertemuan lanjutan dengan USTR pada Mei 2025 lalu. Ia menyebut tim negosiasi sudah berupaya mendengar apa yang sebenarnya diminta Pemerintah Amerika.
"Tim teknis di Mei (2025) sudah ketemu dengan tim USTR untuk mendengar secara detail, apa sih sebenarnya yang diharapkan AS. Dari situ, kita offer. Mau tarifnya, non-tarif, barangnya, untuk bisa mengakomodir paling tidak sebagian atau hal-hal yang bisa membuat perdagangan kita dengan AS saling menguntungkan," tegasnya.
"Upaya kita untuk merenegosiasi apa yang disampaikan AS itu bagian dari kita bagaimana meningkatkan serapan tenaga kerja kita. Di AS itu komponen-komponen industri padat karya kita banyak yang pasarnya ke AS, tekstil, dan seterusnya. Kalau itu kita bisa renegosiasi, mudah-mudahan pasarnya tetap ada sehingga serapan tenaga kerja di domestik tetap bisa kita jaga," tutup Ferry.
Seharusnya nasib Indonesia sudah terang pada 16 Juni 2025, jika benar perundingannya beres dalam 60 hari. Namun, belum ada kejelasan tarif resiprokal hingga sekarang.
(skt/pta)
