Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (23/11) secara resmi meminta presiden negara tersebut untuk memberinya pengampunan dari dakwaan korupsi.
Langkah ini diambil Netanyahu dalam upaya mengakhiri persidangan berkepanjangan yang diklaimnya telah memecah belah bangsa secara nyata.
Netanyahu berdalih permintaan pengampunan atas dakwaan tersebut akan membantu menyatukan Israel pada saat perubahan besar di kawasan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, permintaan Netanyahu segera memicu kecaman dari lawan-lawan politik, yang menyebutnya akan melemahkan institusi demokrasi Israel dan mengirimkan pesan berbahaya bahwa ia berada di atas hukum.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (30/11), kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu telah mengajukan permintaan pengampunan kepada departemen hukum Kantor Kepresidenan. Kantor kepresidenan menyebutnya sebagai "permintaan luar biasa" yang membawa "implikasi signifikan."
"Setelah menerima semua pendapat yang relevan, Presiden akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus," kata kantor Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CBS News.
Netanyahu adalah satu-satunya perdana menteri yang menjabat dalam sejarah Israel yang disidang. Ia didakwa dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penerimaan suap dalam tiga kasus terpisah yang menuduhnya menukar bantuan dengan pendukung politik kaya. Ia belum dihukum atas dakwaan apa pun.
Netanyahu menolak tuduhan tersebut dan mengutuk kasus tersebut sebagai "perburuan penyihir" yang direkayasa oleh media, polisi, dan badan peradilan.
Permintaan ini muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Israel untuk mengampuni Netanyahu. Awal bulan ini, Trump juga mengirim surat kepada Herzog yang menyebut kasus korupsi tersebut sebagai "penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan."
Dalam pernyataan yang direkam, Netanyahu mengatakan persidangan telah memecah belah negara dan pengampunan untuk dia akan membantu memulihkan persatuan nasional. Ia juga mengklaim kewajiban hadir di pengadilan tiga kali seminggu adalah gangguan yang menyulitkannya memimpin negara.
"Kelanjutan persidangan mencabik-cabik kita dari dalam, memicu perpecahan ini, dan memperdalam keretakan. Saya yakin, seperti banyak orang lain di negara ini, bahwa kesimpulan segera dari persidangan akan sangat membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan rekonsiliasi luas yang sangat dibutuhkan negara kita," katanya.
Persidangan Netanyahu telah berulang kali tertunda karena ia harus mengurus perang dengan Hamas dan agresi brutal di Gaza sejak Oktober 2023.
Permintaan pengampunan Netanyahu terdiri dari dua dokumen, surat terperinci yang ditandatangani oleh pengacaranya dan surat yang ditandatangani oleh Netanyahu sendiri.
Dokumen tersebut akan dikirim ke Kementerian Kehakiman untuk dimintai pendapat dan kemudian dialihkan ke Penasihat Hukum di Kantor Kepresidenan, yang akan merumuskan pendapat tambahan untuk Presiden.
(wiw)
