Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres buka suara usai Presiden Donald Trump menarik keluar Amerika Serikat dari 35 organisasi non pemerintahan dan 31 badan PBB.
Respons tersebut disampaikan juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam rilis resmi pada Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekretaris Jenderal menyesalkan pengumuman yang disampaikan oleh Gedung Putih terkait keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari sejumlah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Dujarric.
Dia lalu menjelaskan setiap negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat wajib berkontribusi dalam hal anggaran sebagai upaya memelihara perdamaian di dunia.
"Sebagaimana telah secara konsisten kami tegaskan, kontribusi wajib (assessed contributions) terhadap anggaran reguler PBB dan anggaran pemeliharaan perdamaian, sebagaimana disetujui oleh Majelis Umum, merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh Negara Anggota, termasuk Amerika Serikat," ujar Dujarric.
Meski AS menyampaikan pengumuman semacam itu, jubir tersebut menegaskan seluruh entitas PBB akan tetap melanjutkan pelaksanaan mandat sudah diberikan negara anggota.
PBB, lanjut Dujarric, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil bagi mereka yang bergantung kepada organisasi ini.
"Kami akan terus melaksanakan mandat kami dengan penuh keteguhan," ucap dia.
Pada Rabu, Trump meneken dekrit yang menarik AS keluar dari puluhan organisasi itu.
Gedung Putih kemudian menyebut alasan Trump mengambil keputusan itu. Menurut mereka, keanggotaan AS di lembaga internasional yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika.
Puluhan organisasi itu juga mendorong kebijakan iklim radikal, tata kelola global, agenda ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi AS.
"Penarikan diri ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang mengedepankan agenda globalis di atas prioritas AS, atau yang menangani isu-isu penting secara tak efisien dan tak efektif sehingga dana publik AS lebih tepat dialokasikan untuk mendukung misi lain yang relevan," demikian menurut Gedung Putih.
Sejumlah badan PBB itu di antaranya Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial; Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC); Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik; Komisi Hukum Internasional; Mekanisme Sisa Internasional untuk Pengadilan Pidana; dan Pusat Perdagangan Internasional.
(isa/rds)
