Jakarta, CNN Indonesia --
Juru Bicara Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal Hastiadi merespons ramai kabar 1 juta orang sarjana di Indonesia menganggur.
Fithra mengatakan memang perlu ada solusi komprehensif. Dia menyebut hal itu sudah dipikirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya di Asta Cita itu, itu kan ada pertama juga investasi ke sumber daya manusia. Supaya apa? Manusia-manusia ini compatible," kata Fithra pada Podcast Bisnis CNN Indonesia Money Honey, Senin (21/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah berinvestasi ke beberapa program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membenahi asupan gizi anak-anak.
Pemerintah juga membenahi kurikulum mengikuti perkembangan dunia kerja. Dengan demikian, sumber daya yang dicetak bisa sesuai dengan kebutuhan industri.
"Pemerintah juga dalam Asta Citanya industrialisasi. Industrialisasi itu untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi karena pada akhirnya proses penciptaan tenaga kerja ada di situ," ujarnya.
Upaya penciptaan lapangan kerja, ucapnya, terlihat dari langkah pemerintah membangun kerja sama dengan negara lain. Misalnya, negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Selain itu, perjanjian kerja sama komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (EU CEPA). Upaya-upaya itu dilakukan untuk membuka ruang ekonomi yang diharapkan bermuara pada penciptaan lapangan kerja.
"Kalau misalnya Gen Z yang baru lulus, itu kok kelihatannya, wah gimana ini cari kerja? Ini sekarang sedang dicari kerjaan, dicarikan pekerjaan oleh Presiden melalui penciptaan ruang-ruang ekonomi," ucap Fithra.
Kabar 1 juta sarjana menganggur sebelumnya diungkap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Dia menyebut 7,28 juta orang di Indonesia menganggur, termasuk 1,01 juta orang sarjana.
Dia juga menyampaikan 2,03 juta pengangguran adalah lulusan SMA. Sementara itu, 2,42 juta orang pengangguran lulusan SD dan SMP.
"Unfortunately, kualitas tenaga kerja kita ini juga problem, 85 persen itu adalah lulusan SMA-SMK maksimum. Ini menjadi tantangan kita," ujar Yassierli pada Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2025 via Zoom, Rabu (2/7).
(dhf/sfr)
