Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mampu melampaui level 5 persen. Pemerintah saat ini menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput sebagai fondasi penguatan kinerja nasional.
Hal ini tercermin dari arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menunjukkan tren yang sangat sehat. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan realisasi FDI sebesar US$53 miliar yang dinilai sebagai bentuk kepercayaan nyata asing terhadap potensi ekonomi, stabilitas politik, serta arah kebijakan dalam negeri.
"Ekonomi kami tumbuh stabil di angka 5 persen lebih. Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat, kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput," ujar Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Prabowo menekankan strategi ekonomi pemerintah difokuskan pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu kuncinya adalah mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara sehat dan berkelanjutan.
Ia juga mengakui masih ada sejumlah kelemahan struktural yang harus dibenahi. Persoalan tata kelola, korupsi, dan lemahnya kinerja institusi menjadi tantangan serius.
"Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Pertama, kami ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan. Namun, kami perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam kami secara sehat," jelasnya.
Prabowo menyoroti maraknya penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal, mulai dari pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang harus dihadapi secara langsung.
"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pembenahan struktural dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
"Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," pungkasnya.
(ldy/pta)
