Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.
Dana tersebut dapat segera dicairkan apabila pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipercepat.
"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah sebelumnya telah mempercepat penyaluran dana darurat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan total Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.
Skema bantuan tersebut mencakup Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi, yang menurutnya telah dicairkan.
Selain itu, Purbaya menyebut pemerintah juga menyalurkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan BNPB. Dana tersebut bersumber dari dana siap pakai dan cadangan bencana, dengan tujuan menghindari tumpang tindih jalur penyaluran.
"Jadi kita setahunya satu pintu, karena kami pusing kalau ada banyak pintu. Jadi BNPB, (kalau) BNPB minta kami, (langsung) kami cairkan," ujarnya.
Dalam perkembangannya, BNPB mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember silam, termasuk Rp650 miliar khusus untuk penanganan bencana di Sumatra.
Purbaya menyebut nilai tersebut lebih kecil dari perkiraan awal pemerintah, namun tetap dialokasikan sesuai permintaan.
"Tapi karena seperti itu permintaannya, ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun," katanya.
Sang Bendahara Negara mendorong agar sisa dana tersebut segera dimanfaatkan sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mengurangi ruang fiskal tahun berikutnya. Ia menilai pengajuan perlu dipercepat agar dana tersebut bisa segera dimanfaatkan mengingat pola dan alokasi anggaran akan berubah pada tahun depan.
"Jadi saya enggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini, tuh ada Rp1,51 triliun," ujarnya.
Dana tersebut, lanjut Purbaya, juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang telah dibangun, termasuk kewajiban infrastruktur seperti jembatan, selama diajukan melalui BNPB.
Di sisi lain, Purbaya juga menyiapkan anggaran besar untuk rekonstruksi pascabencana melalui APBN 2026. Kebutuhan pendanaan pembangunan kembali daerah terdampak bencana secara nasional diperkirakan mencapai Rp51 triliun hingga mendekati Rp60 triliun.
"Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 (triliun) malah," kata Purbaya.
Ia menyebut alokasi tersebut berasal dari hasil penyisiran anggaran dan penyalurannya akan disesuaikan melalui kementerian dan lembaga terkait, dengan tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo.
(del/sfr)
