Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka-bukaan soal mekanisme penggunaan anggaran penanganan belanja.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdullah Muhari menyampaikan hal ini untuk merespons Menteri Keuangan Purbaya yang mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Abdullah menerangkan tidak seluruh anggaran penanganan bencana disalurkan dan digunakan langsung oleh instansinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagian dana justru dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai penugasan Presiden Prabowo Subianto.
Mekanisme tersebut sejalan dengan pengaturan anggaran di awal tahun berjalan.
"Terkait tadi dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), ini kita sudah masuk ke tahun anggaran baru dan kita sedang merekap kebutuhan dari semua K/L yang terlibat untuk kita sampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan," ujar Abdullah dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (9/1).
Ia menambahkan pemerintah telah menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
"Saat ini juga sudah keppres tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dan ini juga sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Menurut Abdullah, keberadaan satgas tersebut membuat aliran anggaran penanganan bencana tidak terpusat di BNPB.
"Tentu saja nanti mekanisme pencairan keuangan ini juga tidak semuanya ke BNPB," katanya.
Ia menegaskan sebagian anggaran akan disalurkan langsung ke Satgas Percepatan Rehab-Rekon yang memiliki mandat khusus.
"Tetapi juga ada Satgas Rehab-Rekon yang memang diberi tugas secara khusus oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan rehab rekon," ucap Abdullah.
Pada akhir Desember lalu, Purbaya mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran siap pakai yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.
Sebagian dana telah masuk ke BNPB, sementara sisanya dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait melalui mekanisme yang direkomendasikan BNPB.
"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujarPurbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Penggunaan Dana Siap Pakai diatur melalui sejumlah regulasi Kementerian Keuangan dan BNPB, dengan prinsip akuntabilitas dan audit oleh BPKP maupun BPK.
Hingga akhir Desember 2025, BNPB telah menyalurkan anggaran tersebut untuk operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan logistik dasar warga terdampak, operasi udara, serta pendataan kerusakan dan dukungan awal hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran konstruksi pascabencana melalui APBN 2026 yang diperkirakan berkisar Rp51 triliun hingga Rp60 triliun.
(del/sfr)
