Jakarta, CNN Indonesia --
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.
Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujarnya dalam rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (19/10).
Copot Bahlil, Dadan, Fadli Zon hingga Pigai
Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.
Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Celios menilai Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. Sejumlah keputusan dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T yang belum membaik.
Sementara itu, Dadan Hindayana menjadi sorotan karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi dan pengawasan kualitas makanan. Askar menilai program tersebut baik secara ide, tetapi buruk dalam pelaksanaan.
"Program MBG bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul. Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," kata Askar.
Penegakan hukum buruk
Sementara itu, Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.
Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Celios menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.
Sektor ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban.
Celios menemukan 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru, sementara 53 persen menilai subsidi dan bantuan pemerintah belum mampu menekan biaya hidup.
Peneliti Celios Galau D Muhammad menilai rendahnya kepuasan publik bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah.
"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang akan terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik," ujarnya.
Tanpa penyegaran kabinet, Celios memperkirakan penurunan kinerja akan terus berlanjut di tahun kedua pemerintahan. Banyak program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian.
Elektabilitas Prabowo-Gibran turun
Survei juga menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran, dengan 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini kembali jika pemilu digelar hari ini. Celios menilai reshuffle menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik.
Askar menegaskan hasil survei bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik terhadap pemerintah.
"Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintahan bisa memperbaiki diri," tutupnya.
(del/dal)
