Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak akan dipotong di tengah upaya efisiensi.
Airlangga mengungkapkan pemerintah memang berencana memangkas anggaran sejumlah program sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah (Timteng) yang mengakibatkan harga minyak dunia berfluktuasi di level yang tinggi.
"(Anggaran) program unggulan tidak ada dipotong karena itu investasi jangka panjang," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditemui di tempat sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan saat ini anggaran MBG masih sesuai yang ada di Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, yaitu sebesar Rp335 triliun.
"Kita masih tetap dengan (anggaran) yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026," ujar Dadan.
Sementara itu, masih ditemui di tempat sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkap hal serupa.
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan telah meminta kementerian dan lembaga teknis menyiapkan daftar program yang anggarannya dapat dipotong, termasuk besaran persentase pemangkasan yang memungkinkan dilakukan.
"Ada tadi didiskusikan tadi kalau memang harga naik terus kan itu langkah pertama efisiensi. Kita sudah persiapkan langkah-langkah yang diperlukan," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan saat ini terdapat sejumlah program yang memiliki tambahan anggaran belanja tambahan (ABT), sehingga membuat alokasi anggaran membengkak.
Dalam kondisi sekarang, pemerintah akan lebih memprioritaskan anggaran yang ada. Jadi, untuk ABT, akan ditunda terlebih dahulu hingga kondisi fiskal dinilai lebih memungkinkan.
"Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada. Nanti mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal mereka (kementerian dan lembaga teknis) untuk siap-siap," ujar Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu belum mengungkapkan jumlah anggaran yang berpotensi dipangkas.
Menurut dia, langkah utama yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga agar APBN tetap terkendali.
"Belum (ada angkanya). Jadi kita pertama jaga APBN terkendali. Nanti kalau enggak bisa lagi, harganya (minyak dunia) enggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain," ucap Purbaya.
(dhz/sfr)
Add
as a preferred source on Google
