BGN Akan Tutup Dapur MBG yang Tak Lapor ke Dinas Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak lapor ke dinas kesehatan (dinkes) masing-masing daerah dalam satu bulan ke depan.

Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik Nanik Sudaryati Deyang berkata BGN mau memastikan semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami memberi waktu satu bulan kepada mitra/yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan," kata Nanik, melalui keterangan tertulis, Selasa, (11/11).

"Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara," ucapnya.

Nanik menjelaskan SLHS adalah dokumen resmi yang diterbitkan dinas kesehatan setempat untuk menyatakan suatu usaha yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta fasilitas umum telah memenuhi standar higienisitas dan sanitasi.

Sertifikat ini berlaku satu tahun dan harus diperpanjang agar usaha tetap legal. Menurut Nanik, SLHS pada setiap SPPG sangat penting karena menjadi isu sensitif di tengah masyarakat.

Per Jumat (7/11), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan baru sekitar 4.000 SPPG yang mendaftarkan SLHS dari 14 ribu lebih SPPG yang sudah beroperasi. Dari jumlah itu, baru 1.287 SPPG yang telah mengantongi SLHS.

Merujuk laporan itu, BGN memerintahkan para Kepala SPPG di seluruh Indonesia untuk segera mengurus pendaftaran SLHS bersama mitra/yayasan.

"Para Kepala SPPG harus menginformasikan, mengimbau, dan mendorong mitra/Yayasan yang belum mendaftarkan SLHS untuk SPPG-nya sesegera mungkin mengurus ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat," kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)