BI Borong SBN Rp200 T Buat Ongkosi Asta Cita Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp200 triliun.

Ini berarti skema burden sharing yang dilakukan saat situasi krisis pandemi covid-19 dilanjutkan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pembelian SBN dilakukan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pemberian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," kata Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9).

"Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita," sambungnya.

Selain pembelian SBN di pasar sekunder, BI juga melakukan penurunan suku bunga BI rate sebanyak 5 kali sepanjang tahun ini menjadi sebesar 5 persen. Perry mengatakan mengatakan suku bunga BI rate saat ini menjadi yang terendah sejak 2022.

"Sekarang ini terendah sejak tahun 2022 bersamaan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter, yield SBN 10 tahun juga turun pernah mencapai tertinggi 7,26 persen pada Januari 2025 sekarang berkisar antara 6,3 persen," katanya.

Skema burden sharing pertama kali muncul saat krisis di masa pandemi covid. Jadi, Bank Indonesia (BI) berbagai beban dengan pemerintah dalam membiayai penanganan covid di dalam negeri lewar pemberian surat berharga negara (SBN).

Kebijakan BI dalam membeli surat utang pemerintah di pasar primer merupakan komitmen bank sentral dengan pemerintah dalam melakukan burden sharing, yang diteken dalam surat keputusan bersama (SKB) I hingga SKB III antara BI dan pemerintah.

Berdasarkan perjanjian terakhir, yakni SKB III yang diteken pada 23 Agustus 2021, kesepakatan burden berakhir pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)