Jakarta, CNN Indonesia --
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dinikmati secara merata, terutama oleh masyarakat di pulau-pulau terluar.
"Ini sudah masuk akhir tahun, tapi penerima MBG belum merata, apalagi di pulau-pulau seperti Lingga, Natuna, dan Anambas," kata Lagat di Tanjungpinang, Selasa (11/11), dikutip dari ANTARA.
Menurut Lagat, saat ini mayoritas Program MBG baru dirasakan masyarakat perkotaan, misalnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Namun itu pun belum merata menyasar semua penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagat mencontohkan di wilayah Bintan baru terdapat dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara masih banyak titik lain yang belum memiliki SPPG.
Ia menyebut geografis Kepri yang terdiri dari 96 persen wilayah laut dengan 2.408 pulau menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merealisasikan Program MBG.
Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mencari formula khusus supaya MBG dapat segera dinikmati masyarakat di pulau-pulau, misalnya dengan melibatkan langsung masyarakat setempat dalam pengadaan dan pendistribusian MBG.
"Kalau membangun SPPG di pulau, vendor pasti tak mau, apalagi sasaran penerimanya sedikit, misalnya 50 orang. Belum lagi sewa pompong untuk pengantaran MBG, pasti tidak ekonomis," ucapnya.
Dia menyebut pemerintah perlu menyesuaikan Program MBG dengan kondisi masyarakat di pulau-pulau se-Kepri. Terlebih Presiden Prabowo berjanji seluruh penerima manfaat berhak mendapatkan MBG.
"Ini masih jadi PR pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Lagat.
Selain itu Ombudsman Kepri turut melakukan pengawasan Program MBG melalui koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait.
Beberapa waktu lalu pihaknya menerima laporan warga soal kendala MBG di Batam, seperti makanan lambat datang, lalu agak basi, berulat, dan indikasi keracunan.
"Kami apresiasi BGN sudah responsif menangani persoalan ini. Mudah-mudahan tak terulang lagi," ucap Lagat.
Pihaknya menekankan pengelola SPPG harus betul-betul memenuhi kriteria BGN dalam memproduksi hingga mendistribusikan MBG, baik ke sekolah, anak balita hingga ibu hamil dan menyusui.
Ia memuji fasilitas SPPG yang dikelola Bhayangkari Polda Kepri di Batam sangat bagus dan memadai.
"Menjadi kekhawatiran kita adalah SPPG dengan keterbatasan modal, kurang bisa menerapkan kriteria BGN. Ini lah yang menjadi salah satu fokus pengawasan kami terhadap dapur MBG," kata Lagat.
Secara terpisah SPPG Regional Kepri mencatat sebanyak 130 dapur MBG akan dibangun untuk menjangkau pulau-pulau di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di seluruh kabupaten dan kota di daerah itu.
Kepala Regional SPPG Kepri Anindita Ayu menjelaskan dari 130 dapur tersebut sebagian besar sudah menerima surat keterangan dari investor dan siap memasuki tahap pembangunan.
"Hanya tiga dapur yang masih dalam proses penerbitan surat keterangan, yang lainnya sudah," katanya.
Dapur MBG 3T akan dibangun di Kabupaten Natuna sebanyak 14 dapur, Anambas 20 dapur, Batam 30 dapur, Tanjungpinang 1 dapur, Bintan 9 dapur, Lingga 41 dapur, dan Karimun 15 dapur.
Anindita menyebutkan jumlah dapur yang telah ditetapkan bersifat tetap sesuai hasil perencanaan bersama pemerintah pusat dan daerah.
"Setiap dapur 3T akan beroperasi dengan kapasitas maksimal 1.000 penerima manfaat, jadi menyesuaikan dengan kondisi di tiap pulau, karena satu dapur akan melayani satu pulau," katanya.
(ory/ory)
