Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) mengungkap penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia hampir Rp5 triliun pada 2025.
"BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BPM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Ia mengungkapkan penyaluran bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) minyak tanah dan solar serta jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite tahun lalu tercukupi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyudi merinci realisasi untuk minyak tanah subsidi sebesar 96,75 persen atau 507,9 ribu kiloliter (kl) dari total kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 525 ribu kl.
"Pencapaian saat ini adalah pada tahun 2025 semua tercukupi, terpenuhi, dan realisasinya untuk minyak tanah 96,75 persen dari total kuota APBN 525 ribu kiloliter," terangnya.
Kemudian, untuk realisasi solar subsidi sebesar 97,49 persen atau 18.411 ribu kl dari total kuota APBN 2025 sebesar 18.885 ribu kl, sementara untuk realisasi pertalite sebesar 89,86 persen atau 28.063 ribu kl dari total kuota APBN 2025 sebesar 31.230 ribu kl.
Wahyudi menjelaskan untuk penghematan solar subsidi sebesar Rp2,11 triliun dengan volume sebanyak 473.634 kl dan untuk minyak tanah sebesar Rp220 miliar dengan volume sebanyak 17.056 kl.
Sementara itu, untuk penghematan Pertalite sebesar Rp2,75 triliun dengan volume sebanyak 3,166.588 kl.
Lebih lanjut, BPH Migas juga telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026 untuk minyak tanah sebesar 526 ribu kl, solar sebesar 18.636 ribu kl, dan Pertalite sebesar 29.267 ribu kl.
(fln/sfr)
