Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap Presiden Prabowo Subianto rutin menelepon jajaran pemerintah untuk menagih penyelesaian darurat sampah di Jakarta, terutama persoalan penumpukan di TPST Bantargebang.
Zulhas menyebut tekanan dari Sang Kepala Negara itu membuat percepatan proyek pengolahan sampah menjadi listrik kini masuk jalur prioritas nasional.
"Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden (Prabowo). Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," ujar Zulhas dalam acara penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zulhas, kondisi sampah ibu kota memang sudah masuk kategori mendesak. Timbunan sampah Jakarta disebut mencapai sekitar 9.000 ton per hari, sementara 87 persen penanganannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.
Saat ini, beban terbesar masih ditanggung Bantargebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.
"Kalau diukur Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," ujarnya.
Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta melalui payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang memangkas proses yang selama ini berjalan sangat lambat.
Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain.
"Dalam waktu enam bulan, sejak diteken perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," katanya.
Ia menambahkan Jakarta menjadi perhatian paling khusus dibanding daerah lain karena wajah pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang.
"Kalau Bantargebang Jakarta enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantargebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ujar Zulhas.
Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan kontrak percepatan penyelesaian sampah untuk jutaan warga Jakarta.
Ia menyebut target pemerintah adalah seluruh sampah nasional bisa terolah penuh pada 2029 sementara Jakarta dipasang sebagai etalase utama percepatan proyek waste to energy.
Selain memastikan tenggat konstruksi dimulai dalam enam bulan, pemerintah juga mulai membuka gambaran nilai investasi proyek tersebut.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembangunan PSEL Jakarta disiapkan untuk menangani sedikitnya 8.000 ton sampah per hari, bahkan bisa diperbesar hingga 10 ribu-12 ribu ton agar sampah lama di Bantargebang ikut terserap.
"Harapannya nanti di Bantargebang itu bersih," kata Rosan dalam kesempatan sama.
Ia memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut berada di kisaran US$1 miliar atau setara Rp17,38 triliun (asumsi kurs Rp17.385 per dolar AS) menyesuaikan kapasitas fasilitas yang akhirnya dipilih pemerintah.
"Kalau saya bicara 8.000 (ton) ya, kalau 8.000 (ton) yang investasinya kurang lebih ya US$1 miliar," ujar Rosan.
Rosan menjelaskan teknologi yang disiapkan memungkinkan sampah baru maupun sampah lama langsung diolah tanpa pemilahan manual terlebih dahulu, sehingga proses pembersihan gunungan sampah dinilai bisa berjalan lebih cepat.
Pemerintah saat ini masih mengkaji titik paling efisien untuk pembangunan dengan opsi utama berada di Bantargebang dan kawasan pesisir utara Jakarta. Ia menargetkan fasilitas tersebut mulai bisa beroperasi pada awal 2028.
"Targetnya kita kalau ini kita proses ini paling nggak di 2028 awal itu sudah bisa beroperasi," katanya.
Pemerintah sendiri tengah mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di 71 kabupaten/kota atau sekitar 22 kawasan aglomerasi.
Jakarta ditempatkan sebagai proyek prioritas gelombang pertama bersama sejumlah kota besar lain.
Setelah penandatanganan tahap Jakarta ini, pemerintah berencana mengumumkan batch kedua pekan depan yang mencakup 11 provinsi, termasuk Lampung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
