Jakarta, CNN Indonesia --
Sebuah video yang diduga memuat percakapan soal setoran komisi atau fee proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kediri viral di media sosial.
Dalam potongan video yang viral, terlihat dua orang sedang berbicara di dalam sebuah mobil. Orang pertama yakni seorang perempuan diduga berseragam ASN Kabupaten Kediri, dan orang kedua tampak sebagai pria yang diduga beratribut loreng TNI.
Lebih lanjut, dalam video yang seolah direkam menggunakan kamera amatir itu, terlihat perempuan yang diduga ASN tersebut menyerahkan sebuah amplop atau uang kepada pria yang diduga berseragam TNI. Dia kemudian menyebut uang itu adalah komisi proyek pembangunan puluhan titik KDKMP di wilayah Kediri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iki lho bagianmu, komisi kanggo kowe karo komandan Kodimmu mergo wes wenehi aku proyek Kopdes nang Kediri (Ini loh bagianmu, komisi untuk kamu dan Komandan Kodimmu soalnya sudah memberikan aku proyek Kopdes di Kediri)," ujar orang yang mengenakan baju ASN.
Kemudian pria yang diduga berseragam TNI itu mempertanyakan pembagian fee yang dinilai terlalu sedikit karena dia sudah memberikan proyek 60 titik kopdes.
"Yo wes sak munu sek, engkok sisahe aman (ya sudah segitu dulu saja, nanti sisanya aman)," timpal perempuan tersebut.
Menanggapi viralnya video itu, Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah dengan keras membantahnya.
Dhavid menegaskan seluruh informasi dalam video yang beredar di media sosial tersebut adalah hoaks dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pihaknya kini bersiap menempuh jalur hukum terkait penyebaran informasi palsu itu.
"Saya nyatakan video itu tidak benar. Tidak ada jual beli di KDKMP Kediri," tegas Dhavid dalam konferensi pers di Markas Kodim 0809/Kediri, Senin (18/5).
Dhavid menilai video tersebut telah memicu kegaduhan dan potensi kesalahpahaman yang meluas di tengah masyarakat. Ia pun merasa perlu meluruskan informasi.
"Sehingga saya mengambil langkah-langkah atas video tersebut. Kami langsung mengumpulkan seluruh staf saya, para Danramil dan awak media untuk menjelaskan bahwa video itu tidak benar, bahwa video itu hoaks," ujar dia.
Dhavid memastikan dirinya sama sekali tidak pernah berkomunikasi atau memiliki hubungan dengan pihak-pihak dalam video tersebut. Ia bahkan baru mengetahui rekaman itu setelah gaduh di media sosial.
"Selama saya menjabat lima bulan sebagai Dandim Kediri, saya tidak pernah berhubungan dengan ibu ASN tersebut, apalagi menerima fee dari program ini," katanya.
Lebih lanjut, ia meluruskan bahwa KDKMP bukanlah proyek komersial. Program ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI yang berpayung hukum pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dalam skemanya, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sementara Kodim bertanggung jawab pada pembangunan fisik lewat sistem padat karya. Adapun anggaran program dikelola oleh Agrinas di bawah penanggung jawab Wakil Panglima TNI.
"Saya selaku kepala kegiatan Satgas KDKMP di bawah Agrinas, Danramil sebagai koordinator unit, dan Babinsa sebagai kepala unit. Kami setiap hari turun langsung ke lokasi. Tidak ada intervensi dari ASN maupun pihak lain," jelas Dhavid.
Dhavid menyayangkan pihak yang mencatut nama institusi TNI dan menyudutkan anggotanya di lapangan. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam jika terbukti ada unsur fitnah yang sengaja diembuskan.
"Saya sangat tidak terima apabila ada Babinsa saya dibuat seperti itu. Kalau memang itu benar, saya siap dimintai keterangan. Tapi apabila itu salah, akan saya cari orangnya, apa maksud dari video yang tersebar itu," ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial dan tidak mudah menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas sumbernya.
"Kami mohon kepada masyarakat dan rekan-rekan media agar bijak bermedia sosial. Kalau ada informasi seperti itu, silakan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami," tuturnya.
Untuk mencegah disinformasi serupa, Dhavid memastikan pintu Makodim 0809/Kediri terbuka lebar selama 24 jam sebagai wadah konfirmasi bagi publik terkait program strategis pemerintah.
"Kami siap 24 jam untuk memberikan penjelasan terkait program-program pemerintah. Jangan sampai masyarakat termakan informasi yang belum jelas kebenarannya," ujarnya.
Melalui klarifikasi resmi ini, dia berharap bisa menjadi penyeimbang informasi yang terlanjur liar di media sosial.
"Semoga klarifikasi kami ini bisa diterima. Untuk siapa pun yang mengunggah atau menyebarkan ulang video tersebut, kami mohon lakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum membagikannya," tutup Dhavid.
(frd/gil)
Add
as a preferred source on Google
