Jakarta, CNN Indonesia --
Sekitar 500 orang sopir akan konvoi menggunakan 300 truk ke Ring I Jakarta pada Rabu (2/7) besok.
Aksi ini untuk meminta kejelasan aturan nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL) ke pemerintah.
Aksi unjuk rasa ini dimotori Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik. Para pengemudi truk datang dari berbagai daerah dan akan berkumpul di Jakarta mulai malam ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sudah masuk ke kantong parkir 300 armada tadi. Besok disusun. Pagi kami konvoi sampai bagaimana caranya kami akan sampai ke depan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kemenko Infrastruktur," ujar Ketua Umum RBPI Ika Rostianti pada jumpa pers di Kantor DPP Konfederasi Sarbumusi, Jakarta Pusat, Selasa (1/7).
Mulai malam ini, para sopir truk akan berkumpul di bekas pool PPD Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Mereka akan mulai konvoi besok pagi ke Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Thamrin.
Ika berkata para sopir truk tidak mau memindahkan truk mereka dari Ring I Jakarta sebelum diterima audiensi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atau Menko Infrasruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pada kesempatan itu, Ketua Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) Sun Aryo memahami aksi ini akan mengganggu aktivitas di jantung Jakarta. Namun, dia menegaskan langkah ini harus dilakukan untuk menyadarkan pemerintah.
"Saya mau mohon maaf, kami akan mengganggu ketertiban lalu luntas, kami akan membuat kemacetan karena banyaknya kendaraan yang akan hadir di Jakarta. Ini bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah yang tidak pernah peduli dengan pekerja transportasi," ucap Sun Aryo.
Dukung ODOL
Ika menjelaskan para sopir truk bukan menolak kebijakan Zero ODOL. Mereka mendukung kebijakan itu, tetapi meminta pemerintah memperhatikan nasib para sopir.
Selama ini mereka berusaha beroperasi tanpa melanggar aturan ODOL. Namun, mereka terhimpit perang tarif di pasar karena ketidakjelasan aturan.
Selain itu, ongkos kirim tidak mampu menutup biaya perjalanan yang tinggi. Belum lagi para sopir harus menghadapi pungli dari oknum aparat dan palakan preman yang berkisar Rp300-400 ribu per perjalanan.
"Aksi besok tolong jangan disalahartikan, kami bukan menolak hukum ditegakkan. Siapa sih yang enggak mau dunia transportasi menjadi jauh lebih baik? Tetapi lagi-lagi, Kami tidak pernah dilibatkan, kami ditinggalkan, pemerintah tidak pernah memberikan jaminan, posisi kami di mana?" ucap Ika.
Sun Aryo menyampaikan aksi unjuk rasa ini bukan hanya untuk kepentingan para sopir. Menurut mereka, aturan Zero ODOL yang tak jelas juga berpotensi membuat harga barang melonjak.
Dia menyebut harga bahan pangan selama ini bisa ditekan karena angkutan logistik dibayar murah. Jika aturan Zero ODOL berlaku, maka perusahaan logistik mau tidak mau harus menaikkan ongkos kirim.
"Apakah tidak nantinya menimbulkan lonjakan harga bahan pangan, bahan pokok, kebutuhan masyarakat? Ini memang bukan urusan pengemudi, tapi masyarakat perlu tahu dan kami aksi ini bukan untuk kami sendiri," ujarnya.
(dhf/sfr)
