Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf buka suara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dana bantuan sosial (bansos) Rp2,1 triliun mengendap di lebih dari 10 juta rekening penerima yang sudah tidak dipakai (dormant).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul berjanji akan mengecek temuan itu. Jika rekening penerima bansos sudah tidak aktif, maka akan dialihkan ke penerima lainnya.
"Itu akan kita periksa. Kalau memang sudah tidak aktif, kita akan alihkan," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengatakan Kemensos berupaya menyalurkan bansos tepat sasaran. Jika ada penerima yang tidak berhak, maka akan dialihkan ke orang yang berhak.
"Kalau sudah bisa kita pastikan ada rekening yang tidak aktif, atau ada rekening yang ikut judol (judi online), itu akan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan Kemensos juga akan berkerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Mereka hendak memastikan rekening penerima bansos sesuai isinya dengan kriteria penerima bansos.
"Jangan sampai anomali saldonya di luar kewajaran," ucapnya.
Kemensos juga telah mengendus penyaluran bansos tidak tepat sasaran sejak awal pemerintahan baru. Kemensos mencatat 45 persen penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beranggaran Rp78 triliun salah sasaran.
Kemensos juga menemukan 43,2 persen dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp13,4 triliun salah sasaran. Begitu juga subsidi gas LPG 3 kg senilai Rp87,6 triliun yang diperkirakan salah sasaran 60,6 persen.
Subsidi BBM Rp26,7 triliun disebut tidak tepat sasaran 82 persen, subsidi listrik Rp90,2 triliun tidak tepat sasaran 58,6 persen, serta bansos dan subsidi lainnya tidak tepat sasaran Rp207,8 triliun.
Sebelumnya, PPATK mengungkap Rp2,1 triliun mengendap di 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak digunakan alias dormant. Rekening-rekening itu tak ada transaksi alias nganggur hingga tiga tahun.
"Dana bansos sebesar Rp21,1 triliun hanya mengendap. Dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran," bunyi keterangan PPATK, Selasa (29/7).
(fby/dhf)
