Jakarta, CNN Indonesia --
Founder Think Policy, Andhyta F Utami alias Afu, menilai pemerintah masih setengah hati dan gagal melihat akar permasalahan dalam merespons tuntutan demonstrasi yang belakangan terjadi.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah sejauh ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dirasakan masyarakat.
"Sejauh ini yang kami tangkap, respon pemerintah masih setengah hati dan gagal untuk melihat akar dari permasalahan. Karena banyak dari respon-responnya itu sifatnya ditataran permukaan, bisa dibilang," kata Afu dalam siaran Inside Politics with Diana Valencia CNN Indonesia, Selasa (2/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Afu menyebut meski Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan permintaan maaf, narasi yang dibangun pemerintah tetap menitikberatkan pada isu anarki dan pendekatan keamanan. Menurutnya, hal itu justru mengabaikan akar frustrasi dan amarah publik.
"Itu gagal melihat frustrasi yang benar-benar amarah, yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat saat ini," ujarnya.
Afu mendesak pemerintah menghadirkan reformasi menyeluruh. Ia tetap mengapresiasi langkah sejumlah pimpinan partai politik yang menonaktifkan anggota dan mencabut tunjangan, namun mengingatkan agar tuntutan utama tak dilupakan.
"Saya kira itu boleh diapresiasi sebagai milestone kemenangan kecil. Tapi jangan sampai hilang fokus bahwa sumber frustrasinya itu adalah mekanisme partai yang memberikan kekuasaan sangat besar ke ketua, dan juga mekanisme rekrutmen," ujar Afu.
Lebih lanjut, ia menyoroti proses rekrutmen partai politik yang kerap hanya mengedepankan popularitas ketimbang kompetensi. Menurutnya, hal ini yang membuat masyarakat kehilangan wakil rakyat yang benar-benar representatif.
"Kita sebenarnya rindu ingin punya wakil-wakil rakyat yang kompeten, bukan hanya terpilih karena populer. Dari rekrutmen kan itu dari partai politik ya, terlepas dari pemilihannya. Kita disuguhi oleh opsi-opsi yang direkrut oleh partai politik, dikaderisasi, dilatih oleh partai politik," katanya.
Afu juga menyoroti pernyataan nirempati dari sebagian anggota DPR yang dinilai gagal memahami realitas hidup rakyat. Baginya, hal ini memperlihatkan urgensi reformasi sistemik pada tubuh partai politik.
"Gimana kamu bisa mewakili kalau bahkan tidak punya empati terhadap keseharian hidup rakyat yang harusnya diwakili tersebut? Dan itu tanggung jawab besarnya ada di partai politik yang harus kita reform secara menyeluruh, di luar dari pemberhentian atau sekedar pemerintah. Itu kita apresiasi, tapi kita perlu yang lebih menyeluruh dan sistemik lagi," ujarnya.
(fra/kay/fra)
