Denpasar, CNN Indonesia --
Beberapa waktu terakhir heboh keberadaan proyek menara lift kaca yang dinilai merusak panorama tebing Pantai Kelingking di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.
Merespons hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pihaknya telah meminta Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali untuk mengecek dokumen dan lain sebagainya terkait lift kaca di Pantai Kelingking.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan lihat pekerjaannya dari siapa. Tapi dari sisi, satu dokumen persyaratan perizinan yang kedua adalah tata ruang, itu saja. Jadi saya menugaskan pansus trap untuk ke lokasi mengecek dokumen dan kondisi lainnya," kata Koster di Denpasar, Bali, Kamis (30/10).
Dari penelusuran sementara, dia bilang izin untuk proyek tersebut keluar pada 2024 lalu. Perizinannya, kata dia, lengkap dari sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan juga Pemerintah Kabupaten Klungkung.
"Jadi begini, izinnya itu keluar tahun 2024. Saya enggak mau nyebut. Tahun 2024, dan kemudian meluncur, sampai bisa akhirnya dapat izin lengkap dari OSS maupun juga dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klungkung. Bupati Klungkung-nya sebelum muncul kasus ini belum tahu. Jadi saya kontak-kontakan sama Pak Bupati, baru tahu dua hari yang lalu. Perangkat daerah sudah dipanggil," kata Koster.
Dia menyatakan dugaan apakah proyek tersebut melanggar aturan tata ruang atau tidak nantinya akan diumumkan setelah pihaknya rampung melaukan pengecekan.
"Jangan dulu mengatakan melanggar atau tidak sekarang. Tapi biar dulu dilihat dokumen maupun dulu aturannya," ujarnya.
Satpol PP Bali tinjau langsung
Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, pihaknya bersama Pansus Trap akan melakukan pengecekan kepada proyek tersebut pada Jumat (31/10) esok.
"Iya sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Kami dengan informasi dari Pansus Trap dan berapa OPD di Klungkung juga, kita akan ke Kelingking besok [Kamis, 31 Oktober 2025]," ujarnya.
Ia juga menyatakan, bahwa sebenarnya tahun lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terkait beberapa izin proyek tersebut.
"Jadi kita ingin tahu, karena tahun lalu kan sudah pernah kita cek juga, bahwa ada beberapa perizinannya yang berbasis risiko rendah. Jadi ada beberapa kewenangannya di kabupaten, ada beberapa kewenangannya di pusat. Karena yang kewenangannya provinsi, kita lihat dulu gimana itu. Sehingga kita pastikan juga semua izin yang mereka miliki apa sudah aman atau mungkin sesuai," kata Dewa.
Kemudian, dari hasil pengecekan tahun lalu hampir beberapa sudah lengkap izinnya. Dan beberapa izin yang belum berhasil dan masih dalam proses.
"Jadi secara prinsip waktu itu, karena itu pembangunan risiko rendah. Iya, kita kan menghormati kalau itu risiko rendah menjadi tanggung jawabnya kabupaten. Yang risiko tinggi menjadi tanggung jawabnya provinsi. Kalau itu PMA (Penanaman Modal Asing), PMA tanggung jawabnya pusat. Namun ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan yang kita akan dalami juga," ujarnya.
Dia juga mengaku akan memastikan bahwa proyek di Pantai Kelingking itu adalah untuk pembangunan lift.
"Iya itu di antaranya. Kita pastikan lagi makanya. Bener apa enggak itu, sudah sesuai enggak, apa yang dulu bisa berlaku, atau mungkin ada aturan baru mungkin atau kebijakan lain mungkin yang bisa kita tindak lanjuti begitu. Kalau ini meresahkan itu kan menjadi pertimbangan. Ini kan meresahkan, bisa jadi pertimbangan," katanya.
Sebelumnya viral di media sosial yang memprotes keberadaan proyek lift kaca telah mengganggu keindahan panorama Pantai Kelingking yang ikonik, dan kerap didatangi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara.
Panorama tebing pantai yang terlihat berbentuk seperti jari secara keseluruhan itu dianggap kini terganggu keasriannya oleh kehadiran proyek lift kaca tersebut.
(kdf/kid)
