Jakarta, CNN Indonesia --
Harga minyak dunia kembali naik hingga menembus level US$100 per barel pada perdagangan Rabu (9/9), sekaligus jadi level tertinggi sejak Juli 2026.
Kenaikan harga minyak terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan yang semakin parah akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal-kapal di kawasan Timur Tengah.
Mengutip Reuters, pada perdagangan Kamis (10/9), harga minyak mentah Brent naik 0,1 persen menjadi US$101,34 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di level US$96,55 per barel atau naik 0,5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
"Anggarannya masih cukup seperti yang kita hitung sebelumnya," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Purbaya mengatakan pemerintah belum berencana menambah kuota subsidi energi meski harga minyak global meningkat. Namun, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi," ujar Purbaya saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan kuota subsidi energi.
Pertanyaannya, seberapa kuat APBN Indonesia menahan subsidi untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia?
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menjelaskan untuk harga minyak Brent US$100 per barel, ruang fiskal yang tersisa menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) adalah sekitar Rp38,6 triliun.
Menurut Yayan, dengan tambahan beban sekitar Rp7,9 triliun per bulan, ruang tersebut cukup untuk bertahan sekitar lima bulan.
"Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan," ujar Yayan dalam risetnya, Kamis (10/9).
Yayan menegaskan bahwa APBN untuk sisa 2026 berjalan masih aman sehingga harga BBM subsidi tak perlu naik. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus mulai waspada dan memikirkan desain fiskal tahun depan.
"Untuk sisa tahun 2026 kita masih aman, harga BBM subsidi tidak perlu naik. Yang harus disiapkan dari sekarang adalah APBN 2027, karena di situlah ruangnya benar-benar habis," ungkapnya.
Ia pun menyoroti adanya ancaman ganda apabila lonjakan harga minyak dibarengi dengan pelemahan rupiah. Pasalnya, Indonesia membeli minyak dalam dolar, tetapi membayar subsidi dalam rupiah.
"Ini yang sering terlewat. Kita beli minyak pakai dolar, tapi bayar subsidinya pakai rupiah. Jadi kalau minyak naik ke US$100 dan rupiah sekaligus melemah ke Rp18 ribu, bebannya bukan dijumlah, dia berlipat, sekitar 2,3 kali dampak minyak saja," tegas Yayan.
"Dan celakanya, minyak mahal itu sendiri menekan rupiah lewat impor migas. Jadi menjaga kurs sama pentingnya dengan menjaga harga minyak," imbuhnya.
Yayan menambahkan dalam menghadapi tekanan fiskal ini, pemerintah tidak bisa lagi menganggap lonjakan harga ke level US$100 per barel sebagai guncangan atau shock sementara apabila tren tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Menurutnya, kondisi ini harus diperlakukan sebagai perubahan asumsi dasar fiskal secara menyeluruh.
"Kalau harga minyak US$100 per barel hanya berlangsung sementara, APBN masih punya bantalan melalui penerimaan migas yang ikut meningkat, fleksibilitas belanja, dan manajemen fiskal. Tetapi kalau US$100 menjadi harga rata-rata dalam waktu lama, tekanannya akan sangat serius," jelas Yayan.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai bahwa jika subsidi energi membengkak, pemerintah harus melakukan reprioritisasi anggaran secara ketat.
Menurut Ronny, belanja yang pertama kali harus dikorbankan bukanlah program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, melainkan pos belanja pemerintah dengan multiplier ekonomi yang rendah.
"Tidak ada pilihan yang gratis. Tambahan sampai sekitar Rp30 triliun masih bisa ditutup dari efisiensi belanja. Di atas itu, pilihannya tinggal dua: menambah utang, atau mempertajam sasaran subsidi," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9).
Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih pos anggaran yang dipangkas apabila beban subsidi benar-benar tak terkendali. Ronny pun mewanti-wanti agar program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan roda penggerak fiskal tidak menjadi korban utama.
"Yang paling saya khawatirkan kalau sampai dikorbankan adalah bantuan sosial dan belanja modal, karena itu justru yang melindungi rakyat kecil dan menggerakkan ekonomi," tuturnya.
Soal batasan harga yang harus diwaspadai, Ronny menyebut pemerintah sebenarnya sudah punya acuan sendiri, yaitu harga BBM subsidi baru akan ditahan selama asumsi harga minyak Indonesia (ICP) masih di bawah US$100 per barel atau setara dengan minyak Brent di kisaran US$103.
"Brent hari ini US$100, jadi kita tepat di tepi ambang. Di bawah ambang, janji itu realistis. Di atasnya, janji masih bisa dijaga, tapi artinya berutang atau mengorbankan belanja lain. Jadi yang penting bukan sekadar levelnya, tapi berapa lama ia bertahan di atas ambang," terang Ronny.
Lebih lanjut, Ronny menyoroti bahwa kebijakan penajaman sasaran subsidi yang tengah diwacanakan pemerintah sebenarnya memiliki dampak penghematan yang terbatas. Menurutnya, langkah tersebut lebih berfungsi menjaga keadilan distribusi alih-alih menjadi penyelamat utama anggaran negara.
Ia menyampaikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kelompok masyarakat mampu hanya akan menghasilkan penghematan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan skala lonjakan beban fiskal saat harga minyak menembus US$100 per barel.
"Satu catatan penting, mempertajam sasaran menghasilkan penghematan yang jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan. Artinya, penajaman sasaran berguna untuk keadilan, tetapi bukan penyelamat anggaran dalam skala yang dibutuhkan," tegasnya.
(fln/ins)
