CNN Indonesia
Selasa, 08 Jul 2025 12:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Arrmanatha Nasir buka suara soal ancaman tarif tambahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara anggota BRICS.
Ancaman tarif tambahan ini sebagai reaksi Washington atas pernyataan bersama negara BRICS dalam KTT di Brasil akhir pekan lalu yang menyinggung perang tarif Trump hingga serangan AS ke Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita semua masih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh Presiden Trump," kata Tata sapaan akrab Arrmanatha kepada wartawan seusai melepas keberangkatan Presiden menuju Brasilia, di Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7).
Dia lalu berujar, "Sebelumnya yang pertemuan BRICS ini kan tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lain ya."
Lebih lanjut, Tata menerangkan konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS tujuan utamanya untuk mempersatukan negara berkembang mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.
Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan puncak itu mencakup lingkungan, ekonomi, kesehatan, maritim, upaya memperkuat multilateralisme.
"Jadi tidak ada isu-isu yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan negara berkembang, ataupun melawan suatu negara," lanjut Tata.
Dia juga mengatakan ancaman Trump yang keluar bersamaan dengan pelaksanaan KTT BRICS tak jadi topik pembicaraan.
Tata lantas menyebut banyak hal yang tak perlu dan tidak termasuk dalam cakupan pembahasan BRICS.
"Tidak jadi pembahasan, karena isu seperti itu kan kita tidak bisa mengontrol apa yang disampikan oleh presiden Amerika atau kepala negara lainnya," ujar dia.
Trump sebelumnya mengancam akan menaikkan tarif impor sebesar 10 persen ke seluruh negara anggota BRICS.
RI resmi bergabung ke organisasi tersebut pada Januari. Dengan demikian, negara ini turut terdampak jika Trump betul-betul mewujudkan ancamannya.
"Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN sebesar 10 persen," kata Trump di media sosial buatannya Truth Social.
"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini."
(antara/isa/rds)
