Jakarta, CNN Indonesia --
Di tengah gelombang protes anti-pemerintah dan pemadaman internet nasional yang meluas, Iran meningkatkan tekanan dengan menetapkan layanan internet satelit Starlink sebagai "target sah".
Media pemerintah melalui Kantor Berita Fars bahkan merilis infografis yang memetakan keberadaan infrastruktur Starlink di sejumlah negara kawasan seperti Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
Laporan tersebut memperingatkan bahwa jaringan tersebut berisiko menjadi sasaran seiring meningkatnya konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam negeri, penggunaan Starlink tetap dilarang dan dapat berujung hukuman penjara. Namun di tengah pemutusan komunikasi, layanan milik Elon Musk melalui SpaceX itu justru dilaporkan menyediakan akses internet gratis bagi warga Iran menjadi jalur penting untuk menyebarkan foto dan video protes ke dunia luar.
Peran krusial di tengah "Blackout" internet
Melansir Aljazeera Sejak pemerintah Iran memblokir sebagian besar akses internet, warga mengandalkan proxy dan terminal Starlink untuk tetap terhubung.Meski tanpa izin resmi, ribuan perangkat dilaporkan telah diselundupkan sejak 2022, bertepatan dengan protes besar pasca kematian Mahsa Amini.
Saat itu, mantan Presiden AS Joe Biden memberi kelonggaran sanksi agar perusahaan teknologi dapat menyediakan alat komunikasi bagi warga Iran.Belakangan, Presiden Donald Trump juga menyatakan ingin Starlink membantu memulihkan akses internet di negara tersebut.
Mahmood Amiry-Moghaddam dari Iran Human Rights menegaskan pentingnya peran Starlink.
"Hal itu sangat penting karena jika tidak, kita tidak akan mendapatkan informasi apa pun," ujarnya.
Pemadaman terparah dan informasi yang simpang siur
Menurut Internet Society, Iran telah mengalami 17 kali pemadaman internet sejak 2018. Namun kali ini disebut paling parah. Perusahaan keamanan siber Cloudflare mencatat gangguan dimulai dari anomali lalu lintas sebelum akhirnya Iran "hampir sepenuhnya terputus dari internet global".
"Namun, belum pernah terjadi pemadaman yang melanda seluruh negeri seperti sekarang ini dan berlangsung selama berhari-hari. Belum pernah separah ini," ujar Amiry-Moghaddam
Di tengah kondisi tersebut, angka korban masih simpang siur. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 100 anggota pasukan keamanan tewas. Namun kelompok oposisi mengklaim korban jauh lebih besar, bahkan melebihi 1.000 demonstran.
Sementara Human Rights Activists News Agency memperkirakan angka mencapai 2.571 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen.
Iran mulai ganggu dan sita perangkat starlink
Berbeda dari sebelumnya, Iran kini juga aktif mengganggu sinyal Starlink dan menyita perangkatnya.
"Kami tidak pernah melihat Iran mencoba mengganggu sinyal Starlink. Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Sekarang mereka melakukannya," ungkap Amir Rashidi dari Miaan Group.
Media pemerintah bahkan merilis video penyitaan terminal yang disebut sebagai "peralatan spionase dan sabotase elektronik".
IRGC Ancam 18 perusahaan teknologi AS
Di saat yang sama, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memperluas ancaman terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat.
"Perusahaan-perusahaan ini, mulai pukul 20.00 waktu Teheran pada Rabu, 1 April, harus siap menerima serangan sebagai balasan atas setiap pembunuhan di Iran," pernyataan IRGC, seperti dikutip AFP, Selasa (31/2).
"Perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam rencana teroris akan menghadapi tindakan balasan untuk setiap pembunuhan yang ditargetkan," lanjut pernyataan tersebut.
"Kami menyarankan para karyawan perusahaan-perusahaan ini untuk segera meninggalkan kantor jika ingin selamat," lanjut IRGC
Perusahaan yang disebut antara lain Google, Meta, Apple, Microsoft, hingga Intel. Sejak operasi militer yang dilaporkan melibatkan kecerdasan buatan (AI), IRGC menilai infrastruktur teknologi komersial kini menjadi bagian dari medan konflik.
Penggunaan Starlink dalam perang Ukraina pasca invasi Rusia 2022 memperlihatkan bagaimana teknologi sipil dapat berubah menjadi aset strategis militer.
Di satu sisi, Starlink membuka akses informasi di tengah pembatasan ketat. Namun di sisi lain, kehadirannya memicu perdebatan soal kedaulatan digital menandai bahwa perusahaan teknologi kini berada di garis depan konflik geopolitik global.
(wpj/mik)
Add
as a preferred source on Google
