Jakarta, CNN Indonesia --
Israel mendesak Amerika Serikat untuk mengecualikan Turki dan Qatar dari komite internasional yang bertugas mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza.
Israel juga menolak kedua negara tersebut mengirim pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang akan dikirim ke Gaza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekan lalu, Gedung Putih telah menunjuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali al-Thawadi untuk bergabung ke Dewan Eksekutif Gaza. Dewan ini nantinya yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan komite Palestina yang baru, untuk mengelola Jalur Gaza.
Sejauh ini baik itu Turki maupun Qatar telah menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional.
Namun PM Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan Menlunya untuk menyampaikan keberatan kepada Menlu AS Marco Rubio, mengenai keterlibatan Qatar dan Turki.
"Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza," kata Netanyahu, seperti dikutip New Arab.
"Di Jalur Gaza, kita akan berada di ambang fase kedua rencana Trump. Fase kedua berarti satu hal sederhana; Hamas akan dilucuti senjatanya, dan Gaza akan didemiliterisasi," imbuh Netanyahu.
Pekan lalu, Trump juga telah mengumumkan pembentukan Komite Palestina beranggotakan 15 orang, untuk menggantikan Hamas di Gaza. Struktur ini akan beroperasi di bawah Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dipimpin Donald Trump.
Beberapa nama yang telah ditunjuk untuk komite tersebut antara lain pengusaha Yakir Gabay dan Marc Rowan, mantan PM Inggris Tony Blair, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional UEA Reem al-Hashimy, penasihat Gedung Putih Steve Witkoff, dan menantu Trump Jared Kushner.
(dna/bac)
