Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus tekstil, setelah perusahaan raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengalami pailit dan menutup kegiatan operasionalnya.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan BUMN baru tersebut untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
"Berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan, meskipun perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sritex pun terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu karyawan.
Sritex yang merupakan produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara itu juga telah menghasilkan berbagai produk tekstil dan garmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
"Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara," kata Pras.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil.
Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari 2026 lalu.
Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.
"Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan (perusahaan tekstil lama)," kata Airlangga.
Ia menerangkan dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar US$6 miliar atau Rp101 triliun (kurs Rp16.863 per dolar AS) melalui BPI Danantara.
Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.
"Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari US$4 miliar, bisa naik ke US$40 miliar dalam 10 tahun l, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," jelasnya.
(agt)
