Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK mengungkap momen-momen menegangkan saat pemerintah akhirnya mengizinkan Aceh memiliki partai lokal untuk mengikuti pemilu.
Hal tersebut disampaikan JK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), Kamis (11/9).
JK mengatakan momen menegangkan itu terjadi saat pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya sepakat untuk berdamai lewat perjanjian Helsinki pada 2005. Kala itu, sebagai Wakil Presiden, JK bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik mewakili pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian parpol, perdebatan terakhir ialah partai lokal. Partai kita bersifat nasional. Itu paling menegangkan, hari malam terakhir selesai. Tentang partai lokal," kata JK dalam rapat.
JK mengaku tak pernah tidur malam selama proses perundingan tersebut. Sebab, dia yang berada di Indonesia selalu terhubung dengan tim delegasi di Helsinki, Finlandia, yang memiliki perbedaan waktu lebih cepat enam jam.
"Saya tengah malam, waktu perundingan itu, saya tidak pernah tidur. Karena beda 6 jam. Kalau Hamid [Awaluddin] yang pimpin delegasi Indonesia, itu berunding sampai jam 6 sore. Berarti sampai sini, sampai jam 12.00 malam. Harus nungguin," kata JK.
"Dan saya harus berkomunikasi mengambil keputusan, tepat waktu, tidak ada ditunda-tunda. Tidak ada nanti konsultasi dengan pusat, tidak," imbuhnya.
Selama proses itu, JK mengungkap teleponnya harus selalu terhubung karena proses negosiasi berkejaran dengan kondisi darurat bencana Aceh usai Tsunami 2024.
Menurut JK, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa Aceh diizinkan memiliki partai lokal. Keputusan itu didasarkan partai lokal yang sebelumnya juga dimiliki Papua.
"UU Otonomi Papua ini ada kalimat yang mengatakan, rakyat Papua berhak mendirikan partai. Itu saja. Ah saya bilang ini, beliau tanya [Hamid], jam 1.00 malam di sini, setuju tentang partai lokal karena ada aturan tentang Papua, yaitu Papua bisa kenapa Aceh tidak bisa?" Kata JK.
Selain keistimewaan atau kekhususan untuk memiliki partai lokal, JK menyebut Aceh juga diberi kekhususan soal bagi hasil sumber alam. Dia bilang, jika daerah lain hanya mendapat 15 persen, Aceh bisa mendapat 70 persen.
"Banyak yang nanya kenapa tinggi, saya bilang rakyat Aceh kan rakyat Indonesia juga. Kenapa tidak bisa menikmati daerahnya? Ini bukan untuk orang asing," kata JK.
Usai kesepakatan Helsinki, partai lokal Aceh mulai ikut serta perdana dalam pemilu 2009. Ada enam partai yang ikut serta kala itu. Jumlahnya berkurang menjadi empat partai pada pemilu 2014, dan lima partai pada 2019.
Sedangkan dalam Pemilu terakhir 2024, jumlahnya kembali menjadi enam, yakni Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA, Partai Gabthat, dan Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh).
Namun, dari enam partai itu, hanya empat partai yang memiliki kursi di DPR Aceh, yakni PA 20 kursi, PAS Aceh 4 kursi, dan satu kursi masing-masing untuk PNA dan PDA. Dari total 81 kursi, partai lokal memiliki 26 kursi di DPR Aceh.
PA bahkan memiliki kursi terbanyak di DPR Aceh, dibanding seluruh partai nasional, dan dua kali lipat dari 10 kursi yang dimiliki NasDem di peringkat kedua sebagai partai yang dipimpin politikus asal Aceh, Surya Paloh.
(fra/thr/fra)
