Jakarta, CNN Indonesia --
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penolakan tegas soal wacana perubahan struktur Polri di bawah kementerian atau menjadi kementerian khusus.
Dalam rapat di Komisi III DPR, Senin (26/1), Listyo blak-blakan bahwa wacana untuk mengubah posisi Polri tak lagi di bawah Presiden bukan main-main. Dia mengaku bahkan sempat ditawari menjadi menteri kepolisian.
"Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ujar Listyo dalam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana itu sebelumnya sempat disinggung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia mengungkap gagasan mengenai adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Nantinya, Polri akan sebagaimana Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
"Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden," ujar Yusril.
Lebih baik mundur dan jadi petani
Listyo berkali-kali menyatakan sikap tegas menolak wacana lembaga yang ia pimpin menjadi di bawah kementerian atau menjadi kementerian khusus.
Dia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah ideal untuk bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," katanya.
Dia menyebutkan bahwa seluruh anggota telah bersepakat dan bulat menolak wacana itu. Listyo mengaku bahkan lebih memilih menjadi petani dibanding harus menuruti wacana tersebut.
Bahkan, dia tak segan untuk dicopot dari jabatannya, daripada Polri harus tunduk.
"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,"
"Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," imbuhnya.
Mandat reformasi
Listyo memandang posisi Polri yang berada di bawah Presiden saat ini merupakan mandat reformasi. Dia bilang, Polri pernah di bawah Kemendagri, lalu di bawah Perdana Menteri pada 1946-1961.
Lalu, pada 1966-1998 Polri juga pernah di bawah ABRI. Dan sejak reformasi, Polri kemudian langsung di bawah Presiden. Menurut Listyo, posisi itu merupakan mandat TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.
"Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," katanya.
Lemahkan presiden dan negara
Di sisi lain, Listyo menilai menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden.
Menurut dia, Polri di bawah presiden saat ini sudah ideal. Polri bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum.
"Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden," ujar Listyo.
Ditawari jadi menteri
Listyo bicara blak-blakan bahwa dirinya sempat menerima pesan berisi tawaran untuk menjadi menteri kepolisian menyusul wacana tersebut.
Dia akan tetapi tak mengungkap pihak yang menawari posisi itu.
"Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ujar Listyo dalam rapat.
Listyo mengaku lebih memilih menjadi petani dibanding harus menuruti usul agar Polri di bawah kementerian atau menjadi kementerian khusus. Dia pun siap dicopot sebagai Kapolri dibanding memilih opsi tersebut.
Tolak sampai titik darah penghabisan
Listyo juga telah menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya untuk menolak semua bentuk opsi agar Polri tak lagi di bawah Presiden.
Pesan itu disampaikan Listyo di akhir rapat Komisi III DPR. Dia sekaligus menyampaikan terimakasih atas dukungan semua fraksi yang juga ikut menolak.
"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,"ujar Listyo.
(thr/gil)
