Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi meluncurkan alokasi anggaran khusus untuk membiayai keberangkatan kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap persiapan atlet di ajang multi-event terbesar se-Asia tersebut.
Kepastian mengenai kebijakan pendanaan ini disampaikan langsung Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. Peresmian alokasi ini sekaligus menjawab kepastian dukungan operasional dari negara di tengah persiapan intensif yang tengah berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surono menjelaskan fokus utama dari pembiayaan negara kali ini akan diarahkan secara spesifik. Anggaran pemerintah akan diprioritaskan bagi cabang-cabang olahraga yang masuk dalam kategori unggulan serta memiliki rekam jejak prestasi yang jelas.
"Khusus untuk pengiriman kontingen, kami sudah meluncurkan anggaran yang mungkin dirasa cukup untuk cabor-cabor prioritas unggulan," ujar Surono di Rapat Anggota Luar Biasa NOC Indonesia, Senin (20/7).
"Sehingga fokus utama pemerintah memang benar-benar tertuju pada efektivitas keterwakilan prestasi, di mana pembiayaan akan mengawal penuh target capaian medali yang sudah dipetakan sebelumnya," tambahnya.
Langkah Kemenpora yang bergerak cepat meluncurkan anggaran ini diapresiasi positif oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Kepastian dana dari pemerintah dinilai memberikan ketenangan bagi cabor-cabor utama untuk fokus mematangkan program latihan operasional mereka.
Alokasi dana ini sejalan dengan pernyataan Menpora Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada awal Juni lalu. Dalam forum tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan pagu anggaran sebesar Rp61 miliar yang dialokasikan khusus demi menyokong kebutuhan kontingen Indonesia di Aichi-Nagoya.
Meskipun anggaran negara sebesar Rp61 miliar tersebut sudah disiapkan untuk cabor prioritas, pihak Kemenpora tetap membuka ruang koordinasi bersama KOI dan Tim Chef de Mission (CdM).
Kemenpora juga memahami adanya kebijakan dari KOI yang membuka opsi keberangkatan lewat jalur mandiri bagi beberapa cabor. Kebijakan mandiri atau non-APBN tersebut disepakati guna menyiasati keterbatasan kuota pembiayaan negara yang harus dibagi secara selektif.
(aft/wiw)
Add
as a preferred source on Google
