Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berduka cita atas kabar tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat harus mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di fasilitas TNI di sejumlah tempat.
Menurut mereka itu adalah tragedi imbas konsekuensi serius dari kebijakan yang keliru soal pendekatan militer ke dalam ruang sipil. Mereka pun mendesak evaluasi dan setop miilterisasi ruang atau program sipil.
"Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian siaran pers koalisi tersebut, Sabtu (27/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi itu terdiri atas sejumlah organisasi sipil seperti Imparsial, KontraS, YLBHI dan jajaran LBH, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, ICW, SETARA Institute, ICJR, AJI, Koalisi Perempuan Indonesia, hingga BEM SI.
Koalisi sipil itu memandang kematian lima calon Manajer KDKMP/KNMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil.
"Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," kata mereka dalam siaran pers itu.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," sambungnya.
Mereka menilai pelibatan TNI dalam pelaksanaan program KDKMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
Selain itu, mereka menilai pelibatan itu menimbulkan persoalan hukum karena berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil. Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda," tegas mereka.
Mereka melihat ketika program sipil dijalani dengan pendekatan militeristik maka berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil.
"Lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif," kata mereka.
"Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif," sambung koalisi sipil itu.
Menurut mereka tragedi kematian lima calon manajer KDKMP/KNMP itu menguatkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil.
"Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," kata mereka.
Bukan cuma di program KDKMP/KNMP, mereka juga mendesak setop pendekatan militer dalam berbagai program sipil lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis," kata mereka.
Respons Kemenhan
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Sabtu ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhirnya mengungkap alasan para calon manajer KDKMP/KNMP perlu mengikuti latsarmil.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, latsarmil diberlakukan agar para calon manajer memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan kuat bekerja di bawah tekanan.
"Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat," kata Ketut di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan ragam kemampuan itu, harus dimiliki para calon manajer KDKMP dan KNMP karena nantinya mereka akan menjadi mengelola perputaran uang rakyat melalui koperasi.
Menurut dia, dengan jiwa kepemimpinan dan profesionalisme yang kuat, koperasi yang mereka pimpin diharapkan menjadi salah satu faktor penentu kuatnya perekonomian rakyat di pedesaan.
"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting," katanya.
Terkait banyak kegiatan fisik dan pelatihan semi-militer selama latsarmil, Ketut menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk menjadikan para pengelola koperasi sebagai prajurit.
"Penekanannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada pembentukan mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah," ujar Ketut.
Terkait peserta yang meninggal karena kegiatan latsarmil, dia mengaku pihaknya bakal akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Kemhan memastikan akan melakukan langkah pencegahan untuk memastikan materi pelatihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta.
(tim/kid)
Add
as a preferred source on Google
