Jakarta, CNN Indonesia --
Sudah banyak negara-negara memperketat konsumsi energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir. Kenaikan harga BBM jadi hal tak terhindarkan.
Ancaman kini bukan lagi soal harga minyak, namun lebih pada pasokan energi. Semua negara saat ini berlomba-lomba mengamankan cadangan minyaknya.
Gangguan distribusi energi global, terutama di jalur Selat Hormuz, membuat banyak negara juga menerapkan langkah penghematan mulai dari work from home (WFH), pembatasan mobilitas, pelepasan cadangan minyak, hingga subsidi tunai bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah negara bahkan telah menjalankan kebijakan penghematan energi secara agresif. Korea Selatan mulai membatasi penggunaan kendaraan operasional pemerintah dan mengampanyekan hemat energi nasional.
Jepang melepas cadangan minyak strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, sementara Pakistan dan Filipina menerapkan kebijakan pekan kerja empat hari serta WFH untuk menekan konsumsi BBM.
Di Thailand, pemerintah mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan mendorong carpooling, sedangkan Myanmar menerapkan sistem kendaraan ganjil-genap untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Bangladesh menutup lebih awal aktivitas kampus untuk mengurangi konsumsi listrik, sementara India mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi alternatif.
Apa yang terjadi pada negara-negara lain ini membuat Indonesia juga harus mengubah kebiasaan dalam konsumsi energi: jangan boros BBM.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia memang belum berada pada situasi seketat negara-negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut tidak akan bertahan lama apabila konflik di Timur Tengah terus berlangsung.
"Kalau dibanding Filipina, India, atau Jepang memang berbeda karena mereka hampir 100 persen BBM-nya impor. Sedangkan Indonesia masih memiliki produksi minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga masih ada kecukupan dan tidak terjadi kelangkaan," kata Fahmy.
Namun, Fahmy mengingatkan kondisi tersebut tidak bisa bertahan dalam jangka panjang apabila konflik geopolitik terus berlanjut. Perang berkepanjangan akan membuat kenaikan harga minyak dunia semakin sulit dihindari karena mengikuti mekanisme pasar global.
Di sisi lain, RI juga masih bergantung pada impor minyak, yakni sekitar 1,2 juta barel per hari sehingga tetap rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga energi internasional.
Fahmy mengatakan ancaman terbesar bukan hanya kenaikan harga energi, tetapi juga pada pasokan BBM. Ia mengatakan kondisi itu bisa memicu gejolak ekonomi dan sosial apabila tidak diantisipasi.
"Kalau tidak diperketat, potensi kelangkaan itu akan terjadi. Kalau pasokan dari Afrika dan Rusia terganggu, maka kelangkaan pasti terjadi," ujarnya.
Fahmy mengakui bukan langkah mudah untuk menerapkan pembatasan konsumsi secara masif. Karena itu efisiensi dan pengawasan perlu dilakukann.
"Membatasi penggunaan BBM subsidi yang selama ini salah sasaran. Ada sekitar Rp150 triliun per tahun subsidi yang salah sasaran," kata Fahmy.
Ia mengusulkan kendaraan pribadi tak lagi menggunakan BBM subsidi agar subsidi energi lebih fokus untuk transportasi publik dan kelompok rentan.
Hal senada disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan naiknya harga minyak mentah berimplikasi pada naiknya harga BBM mau tak mau harus mengubah perilaku penggunaan energi.
Ia menyebutnya sebagai sebuah kenormalan yang baru (new normal).
"New normal-nya seperti apa? Orang akan menimbulkan perilaku yang lebih efisien. Jadi penghematan itu bukan karena kita mau melakukan penghematan, tetapi karena ada situasi baru di mana orang mulai merasa harus mengurangi biaya," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).
Menurutnya perubahan pola konsumsi itu nantinya juga bisa mempercepat transisi energi secara alami di masyarakat. Masyarakat akan mulai meninggalkan kendaraan dengan konsumsi BBM besar dan beralih ke kendaraan yang lebih hemat.
Bambang mengatakan perubahan tersebut tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terlihat di banyak negara lain yang mulai menyesuaikan pola konsumsi akibat tekanan harga energi global.
Bambang menilai hal yang tak kalah penting yakni dengan memastikan distribusi energi tetap berjalan dan subsidi BBM tepat sasaran.
Menurut dia, digitalisasi distribusi yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga melalui barcode dan pengawasan digital diSPBU menjadi salah satu langkah untuk memastikan subsidi energi tidak salah sasaran.
Meski begitu Bambang mengatakan distribusi energi nasional sejauh ini masih relatif terkendali meski tekanan geopolitik global meningkat.
Kondisi tersebut menunjukkan distribusi energi nasional masih berjalan cukup baik di tengah tekanan global. Bambang juga menilai kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga penyaluran BBM subsidi sejauh ini cukup stabil.
"Situasi geopolitik di luar memang membuat tekanan, tetapi ini membuat kinerja Pertamina menurut saya lebih baik. Masyarakat juga tidak terlalu kaget sekarang. Memang sempat ada panic buying di awal, tetapi sudah bisa dijelaskan dan diedukasi dengan baik," ujarnya.
Pasokan energi aman
Sementara PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah. Pertamina mendorong optimalisasi produksi dalam negeri sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah. Dengan begitu kecukupan energi bagi masyarakat bisa terpenuhi.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air.
"Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar," kata Baron.
Kelancaran distribusi salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang jadi penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.
Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menjamin harga BBM bersubsidi yakni pertalite dan solar dijamin tidak akan naik hingga akhir tahun.
(del/sur)
Add
as a preferred source on Google
