Jakarta, CNN Indonesia --
Krisis ekonomi Pakistan kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya kritik terhadap frekuensi lawatan luar negeri para pemimpinnya, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan penghematan yang diminta kepada masyarakat.
Pakistan saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari krisis devisa, kenaikan harga minyak akibat konflik Asia Barat, bentrokan berkepanjangan di perbatasan Afghanistan, hingga meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.
Meski Islamabad telah menerima dua gelombang pinjaman IMF hingga Desember 2025, kondisi ekonomi disebut belum menunjukkan stabilisasi yang berkelanjutan. Pakistan bahkan kembali mencari pinjaman dari Arab Saudi untuk mengatasi kekurangan devisa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam situasi tersebut, para pemimpin Pakistan dinilai seharusnya fokus menjalankan langkah penghematan dan reformasi fiskal. Namun kritik justru mengarah pada tingginya aktivitas diplomatik luar negeri pemerintah.
Sejak kembali menjabat pada 2024, Perdana Menteri Shehbaz Sharif disebut telah melakukan perjalanan ke sekitar 20 negara dengan total lebih dari 40 kunjungan internasional dalam hampir dua tahun.
Kepala Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir juga disebut aktif melakukan perjalanan diplomatik luar negeri. Secara resmi, lawatan-lawatan tersebut disebut bertujuan mencari dukungan ekonomi, keamanan, dan kerja sama strategis internasional.
Namun di media sosial Pakistan, muncul skeptisisme mengenai efektivitas dan biaya dari perjalanan tersebut.
Laporan tahun 2023 menyebut pemerintah Pakistan menghabiskan sekitar 64 juta rupee untuk perjalanan luar negeri, di tengah seruan resmi pemerintah agar masyarakat mengurangi perjalanan tidak penting demi mendukung langkah penghematan.
"PM meminta rakyat menghindari perjalanan yang tidak perlu, tetapi dirinya sendiri dinilai tidak mengikuti imbauan tersebut," tulis laporan itu.
Kehadiran bersama Shehbaz Sharif dan Asim Munir dalam sejumlah kunjungan diplomatik juga memicu perdebatan publik. Sebagian warganet mempertanyakan besarnya peran militer dalam kebijakan luar negeri Pakistan, sementara yang lain menilai pemerintah sipil hanya menjadi "boneka" militer.
Rangkaian lawatan ke luar negeri
Narasi yang berkembang di media sosial menyebut lawatan-lawatan tersebut sebagai upaya mengembalikan citra militer Pakistan di mata publik.
"Masyarakat sudah tidak bisa lagi tertipu," tulis salah satu komentar yang dikutip laporan tersebut.
Kritik juga muncul karena lawatan luar negeri dianggap tidak memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat Pakistan yang masih dibebani inflasi tinggi, utang luar negeri, dan ketergantungan pada bantuan asing.
Masih berdasarkan laporan di tahun 2023 , salah satu langkah paling mendasar untuk menunjukkan disiplin fiskal seharusnya dimulai dari pengurangan pengeluaran pemerintah sendiri, termasuk perjalanan luar negeri yang dianggap berlebihan.
Lawatan diplomatik Pakistan disebut pada praktiknya lebih menyerupai upaya "mengetuk pintu" negara lain untuk meminta bantuan keuangan.
"Perjalanan-perjalanan itu tidak murah, sementara tindakan mengetuk pintu bantuan justru ikut membebani kas negara," tulis laporan tersebut. Selain faktor ekonomi, sejumlah lawatan juga dinilai memiliki tujuan politik dan pencitraan geopolitik.
Ketergantungan pada pinjaman luar negeri
Kunjungan ke Teheran dan upaya mediasi konflik regional, misalnya, disebut sebagai langkah Pakistan untuk membangun citra sebagai pemain diplomasi utama kawasan.
Namun para pengkritik menilai langkah tersebut kurang relevan ketika Pakistan sendiri masih menghadapi konflik lintas batas dengan Afghanistan serta ancaman terorisme domestik.
"Menghabiskan uang untuk stabilitas internasional sambil menghadapi banyak konflik di dalam negeri dinilai sulit dipahami publik," tulis laporan itu.
Meski demikian, pemerintah Pakistan disebut tetap yakin bahwa pendekatan diplomasi aktif dapat membantu memperoleh dukungan finansial cepat dari negara mitra.
Namun para analis memperingatkan bahwa pendekatan tersebut tidak dapat menjadi solusi jangka panjang tanpa reformasi struktural ekonomi.
Jika pemerintah gagal mengurangi pengeluaran tidak produktif dan tetap bergantung pada pinjaman luar negeri, ekonomi Pakistan dinilai hanya akan menjadi "banyak kebisingan tanpa substansi."
(dna)
Add
as a preferred source on Google
